Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Kualitas Manusia Kita Mengerikan

Kompas.com - 31/08/2013, 18:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengkritik fokus pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah hanya pada infrastruktur. Seharusnya, menurut Anies, fokus kerja terletak kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

"Kualitas manusia kita mengerikan, betul. Bukan hanya Indonesia, tapi juga negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam)," kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Anies, yang menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat ini, mengatakan, Gross Domestic Product (GDP) 57 negara OKI jika digabungkan hanya 79 persen negara Jepang. Padahal, negara-negara anggota OKI berlimpah sumber daya alam seperti Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Iran, Irak, Libia. Jepang tak punya SDA, hanya memiliki manusia.

Anies mengatakan, selama ini pemimpin Indonesia hanya menyinggung infrastruktur untuk manusia ketika bicara pembangunan, bukan manusianya. "Sudah saatnya kita mengembalikan manusia Indonesia sebagai fokus dalam pengembangan Indonesia secara lengkap," ujarnya.  

Ia juga mengingatkan era yang sangat krusial bagi Indonesia, yakni diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015. Ia mempertanyakan apakah Indonesia siap menghadapi integrasi negara-negara ASEAN di tengah masih banyaknya masalah dalam negeri.

Anies mencontohkan ketimpangan kondisi ekonomi di Indonesia. Jika dibuat peta Indonesia berdasarkan jarak ekonomis, kata dia, maka jarak Jakarta-Cirebon akan lebih jauh ketimbang Jakarta-Singapura.

"Sekarang kita mau jaga keutuhan Indonesia, jarak itu harus dibereskan. Saya rasa ini problem yang luar biasa. Ketimpangan antara yang makmur, sejahtera, dengan tidak sejahtera. Yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Yang berpengetahuan dengan tidak berpengetahuan. Ketimpangan ini harus dibereskan secara amat mendasar. Kalau kita akan menjadi bagian dari global dan ini belum beres, saya rasa akan menjadi masalah besar," papar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com