Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Soekarno Akan Dijadikan Nama Jalan

Kompas.com - 30/08/2013, 12:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17. Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Dasarnya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian pada rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

"Ada kebutuhan untuk rekonsiliasi yang luas dari pengalaman sejarah bangsa kita, dan untuk itu kita ingin nama pahlawan diabadikan untuk nama jalan dan gedung tertentu, kita mulai di DKI, Soekarno dan Hatta," kata Jimly dalam rapat bersama Panitia 17, di ruang rapat Ketua MPR, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di Merdeka Selatan (Soekarno) dan Merdeka Utara (Hatta).

"Di beberapa daerah ada nama Jalan Mohammad Hatta, tapi tidak ada nama Jalan Soekarno," ujarnya.

Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta, yakni nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Merdeka Barat dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Merdeka Timur. Di luar itu, Panitia 17 juga akan mengusulkan nama Taman Merdeka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini untuk rekonsiliasi sejarah, biasanya cukup oleh keputusan gubernur, tapi ini harus melalui keputusan presiden. Maka nanti akan kita usulkan (ke Presiden)," ujar Jimly.

Untuk diketahui, hadir juga dalam rapat pembahasan nama jalan ini Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serta sejumlah tokoh dan sejarawan, seperti Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com