Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Berperan Besar Golkan Proyek Hambalang, Ini Tanggapan Anny Ratnawati

Kompas.com - 28/08/2013, 15:15 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut menunjukkan peran besar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam menggolkan proyek Hambalang. Hal ini diungkapkan oleh seorang sumber kepada Kompas, Jumat (23/8/2013).

Lalu apa tanggapan Anny?

Anny menegaskan bahwa semua tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Menteri Keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dia menganggap apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-undang mengengai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi peraturan yang terkait baik Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Pemerintah (PP), semua dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur sesuai governance yang berlaku," kata Anny saat ditemui di kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Anny masih enggan menjelaskan lebih lanjut apakah dia mendapat tekanan dari kalangan istana termasuk soal menambah nilai dan volume proyek Hambalang, juga mengubah jangka waktu proyek yang semula tahun tunggal menjadi tahun jamak atau multiyears.

"Pokoknya jawaban saya tetap yang tadi, saya jawab sesuai yang tadi," tambahnya.

Disebut dalam hasil audit

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.

Seperti diberitakan, hasil audit investigasi tahap II BPK terkait proyek Hambalang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat lalu. Anny disebut-sebut berperan besar dalam mengegolkan dana dalam proyek tersebut, padahal status lahan proyek untuk pusat olahraga nasional itu masih bermasalah sehingga belum dilanjutkan.

"Peranan Ani Ratnawati sangat dominan dalam proyek senilai lebih dari Rp 2,5 triliun tersebut. Bukan hanya saat menjadi Wakil Menteri Keuangan saja, tetapi juga saat menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan," ujar sumber Kompas di BPK, Jumat pagi.

Menurut dia, selain menambah nilai dan volume proyek Hambalang, Anny berperan juga mengubah jangka waktu proyek yang semula tahun tunggal menjadi tahun jamak atau multiyears.

"Dengan perubahan itu, proyek Hambalang yang semula miliaran rupiah berubah menjadi triliunan rupiah. Proyek ini juga menjadi proyek dengan skala yang besar dari sebelumnya proyek kecil senilai ratusan miliar saja," kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang membimbing Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meraih gelar doktor pertanian di IPB.

Memperpanjang usia proyek yang semula satu tahun menjadi beberapa tahun juga dilakukan Wamen dengan merevisi peraturan Menteri Keuangan.

"Namun, proyeknya sudah dijalankan, dan peraturan Menkeu-nya baru diubah belakangan. Jadi, peraturannya mengikuti proyek yang sudah ada," jelas sumber itu.

Dari laporan audit BPK, yang didapat Kompas, Jumat tengah malam, nama Anny Ratnawati disingkat dengan inisial AR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com