Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah 6 Tahun, Presiden Bersedia Lantik Lulusan IPDN

Kompas.com - 27/08/2013, 16:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


SUMEDANG, KOMPAS.com — Pascamaraknya tindak kekerasan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bersedia melantik pamong praja muda lulusan IPDN. Presiden akhirnya mau hadir setelah enam tahun absen dalam pelantikan.

"Ini kali pertama sejak 2006 karena ada kasus pemukulan itu. Suatu ketika dia (Presiden) mendengar tidak ada kasus kekerasan di IPDN. Lalu Presiden bersedia melantik," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai upacara Wisuda Angkatan XX Praja IPDN, Selasa (27/8/2013) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Pelantikan akan dilakukan di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (28/8/2013). Dia mengklaim, penurunan angka kekerasan praja yang lebih senior kepada yuniornya bisa dilakukan karena pihaknya telah sepakat untuk menertibkannya.

"Mulai 2009, sejak saya masuk jadi Mendagri, kami minta waktu IPDN dibenahi dulu. Kami benahi semua," lanjutnya.

Sejak pembenahan, setidaknya 45 praja IPDN diberhentikan karena melakukan kekerasan kepada sesama mahasiswa institut yang berada di bawah pengelolaan Kemendagri itu. Menurutnya, angka kekerasan di kampus itu kini semakin menurun. Meski demikian, dia meminta, kekerasan harus dihilangkan hingga tidak ada sama sekali.

"Bahkan momen-momen seperti ini (wisuda praja IPDN), saya bilang, saya tidak main-main, tidak ragu untuk memecat 10 sampai 20 orang kalau masih ada kekerasan. Orientasi dengan kekerasan itu harus dihentikan," tukas Gamawan.

Ia meminta mahasiswa IPDN untuk mengubah paradigma lama yang menerapkan kekerasan. Pasalnya, lanjut Gamawan, mahasiswa IPDN dididik untuk mengayomi dan membimbing masyarakat.

"Sekolah ini adalah sekolah para pamong. Saudara dididik bukan untuk perang, melainkan untuk mengayomi dan membimbing masyarakat kelak," tuturnya.

Ajakan untuk membenahi IPDN bukan hanya disampaikan kepada para pelajar, melainkan juga para pengajar, rektor, dan tenaga ahli. Tujuannya, lanjut Gamawan, agar IPDN menjadi kampus yang memadai di bidang pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com