Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Timwas Century Panggil KPK dan BPK

Kompas.com - 21/08/2013, 11:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat meminta tim pengawas skandal Bank Century untuk segera memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mempercepat penyelesaian kasus Century pada akhir tahun 2013 ini.

"Untuk masa sidang ini, kami berkeinginan timwas fokus pada persoalan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sehingga perlu memanggil KPK, BPK, dan Bank Indonesia," ujar anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2013).

Menurut Achsanul, pihak Timwas masih ingin mengetahui hasil penggeledahan di Bank Indonesia yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Selain itu, Achsanul juga menagih janji KPK yang akan mengungkap hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat dan seorang pegawai BI di Australia.

"Dan juga bagaimana temuan KPK terhadap koordinasi BPK dalam hal kerugian negara. Secara eksplisit dari BPK perhitungan kerugiaan negara belum selesai, makanya kami mau tanya bagaimana koordinasi selama ini," ungkap Achsanul.

Achsanul menyarankan agar kedua lembaga itu dipanggil secara terpisah. Ia mengingatkan agar fraksi-fraksi lain mendukung rencana ini. Pasalnya, timwas sudah menetapkan target agar kasus Century bisa selesai pada tahun 2013.

"Jika dihitung waktunya, waktu kami tinggal 4-5 bulan lagi. Paling sisa enam kali pertemuan. Makanya harus benar-benar efektif. Jangan sampai kasus Century di-carring over ke anggota DPR baru yang enggak tahu kasusnya," imbuh Achsanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com