Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kritik Marzuki Alie soal Pertumbuhan Ekonomi...

Kompas.com - 16/08/2013, 18:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan terkait dengan kerangka Rancangan Undang-Undang APBN 2014 yang baru saja disahkan. Salah satu yang menjadi catatan adalah soal rendahnya pertumbuhan ekonomi rata-rata dari daerah kaya sumber daya alam (SDA) yang masih sangat rendah, bahkan jauh dari rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010-2013 dari daerah-daerah kaya sumber daya alam amat rendah, jauh dibawah rata-rata nasional, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang angka inflasinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2013).

Hal ini, lanjut Marzuki, harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan fiskal. Marzuki berharap pemerintah dapat melakukan penyempurnaan fiskal untuk tahun 2014 guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antardaerah.

Ia menuturkan, kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui anggaran transfer ke daerah merupakan instrumen yang harus dikelola secara optimal untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, produktivitas dan penguatan daya saing, percepatan pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Penataan pengelolaan dana transfer ke daerah perlu diperbaiki sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” imbuhnya.

Marzuki menambahkan, kesenjangan pembangunan antardaerah dan ketertinggalan daerah tertentu yang terjadi secara bertahap perlu diatasi dengan berbagai langkah yang terencana, sistemis, konsisten, dan berkesinambungan.

“Kebijakan fiskal ke depan sebaiknya mempertimbangkan antara lain aspek kewilayahan, jumlah penduduk, kapasitas daerah dengan target yang direncanakan dicapai untuk setiap tahunnya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com