Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulang Kampung, Mahfud MD Tuai Dukungan Jadi Capres

Kompas.com - 10/08/2013, 13:49 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis


PAMEKASAN, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pulang kampung ke Pamekasan, Jawa Timur pada libur Hari Idul Fitri tahun ini. Di Pamekasan, Mahfud hadir dalam acara temu tokoh perantau asal Pamekasan di rumah dinas Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Sabtu (10/8/2013).  Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA) Pamekasan ini didaulat untuk menjadi penceramah di depan ratusan tokoh perantau asal Pamekasan, para Kepala Dinas, dan ulama.

Sebelum Mahfud menyampaikan ceramahnya, moderator sempat membacakan profil singkat mantan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Saat moderator membacakan profil terakhir Mahfud MD yang akan menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang, teriakan dukungan menggema di pendapa rumah dinas Bupati Pamekasan.

“Hidup Mahfud MD, menang Mahfud MD!” teriak sejumlah undangan yang disambut dengan tepuk tangan meriah.

Menerima sambutan semacam itu, Mahfud MD tersenyum di tempat duduknya yang berdampingan dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asyari. Dalam ceramah singkatnya, Mahfud menyampaikan bahwa kondisi negeri ini sedang kontraproduktif dalam hal peningkatan ekonomi dengan kondisi kemiskinan.

Secara makro, peningkatan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5 persen menjadikan Indonesia menduduki peringkat dua Asia dalam hal kekuatan ekonominya di bawah China. Namun di balik kondisi itu, lanjut Mahfud, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yakni mencapai 107 juta jiwa dari 244 juta jiwa.

“Persoalannya adalah karena ada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga kemiskinan masih tinggi,” terang Mahfud.

Mahfud menjelaskan, ketidakadilan itu terjadi karena banyaknya korupsi yang terjadi di pemerintahan. Agar keadilan bisa tegak, kuncinya adalah keadilan harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum.

“Bukan karena saya orang hukum sehingga berkesimpulan supremasi hukum menjadi solusi di tengah kondisi negeri seperti saat ini. Namun saya yakin, 50 persen persoalan bangsa akan terselesaikan jika hukum tegak,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com