Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Jalur Pantura ke KPK

Kompas.com - 05/08/2013, 23:26 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Anti-Korupsi Insonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalur Pantura ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek perbaikan jalur Pantura itu ditengarai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 triliun tiap tahunnya.

"Ya, kami memang telah melaporkan ke KPK dugaan korupsi perbaikan jalan abadi di Pantura. Perbaikan proyek jalan itu mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun tiap tahunnya dengan jarak 1.400 km," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (5/8/2013).

Boyamin menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, ditemukan modus dugaan korupsi dengan menurunkan kualitas material yang digunakan untuk perbaikan jalan.

Penurunan kualitas itu diduga kuat sengaja dilakukan sehingga dalam waktu singkat jalan tersebut telah rusak kembali.

"Mereka sebenarnya sengaja tutup mata dengan membiarkan kualitas jalan atau jembatan itu jelek. Disengaja agar cepat rusak," kata Boyamin.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Boyamin melanjutkan, MAKI menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen tender, dokumen lelang, seperti surat pemesanan aspal dan pemesanan beton.

MAKI juga menyiapkan dua saksi yang bersedia memberi keterangan kepada KPK.

"Selain laporan, saya lampirkan beberapa orang yang bisa jadi saksi kunci. Saya berikan alamat dan nomor handphone-nya. Saksi-saksi tersebut siap dipanggil KPK kapan pun. Saya masih merahasiakan nama saksi tersebut karena saya khawatir saksi akan dilobi pihak PU," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, KPK akan mengusut dugaan korupsi perbaikan jalur Pantura jika audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai.

Di tempat terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan audit terkait proyek jalur Pantura.

Saat ini, kata dia, pengumpulan data dan pemetaan jalan sedang dilakukan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan perlunya pembangunan jalan karena setiap meter dari jalan nasional memerlukan penanganan setiap tahunnya.

Setiap tahun dilakukan pemeliharaan rutin, termasuk rekonstruksi dan penambalan lubang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com