Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Teror, Polri: Pemolisian Komunitas Perlu Dilakukan

Kompas.com - 05/08/2013, 15:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Maraknya sejumlah aksi teror di dalam negeri, menuntut peningkatan kerjasama antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Polisi pun menghimbau agar pengawasan di tingkat komunitas perlu digalakkan. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie mengatakan, peningkatan kewaspadaan masyarakat yang disebutnya dengan istilah "pemolisian komunitas" itu merupakan sebuah langkah antisipasi terhadap berulangnya tindak terorisme.

"Dengan terjadinya teror di Vihara Ekayana kemarin, artinya pemolisian komunitas perlu dilakukan," kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/8/2013).

Ronny mengatakan, peningkatan kewaspadaan itu dapat dilakukan dengan cara mengetatkan penjagaan terhadap setiap pengunjung rumah-rumah ibadah yang ada di sekitar lokasi tempat tinggal, seperti yang dilakukan oleh manajemen keamanan perkantoran atau pusat perbelanjaan.

"Pengurus masjid misalnya, bisa memeriksa tas pengunjung yang akan masuk masjid. Jika tidak kerjasama dengan juru parkir untuk memeriksa barang bawaan yang dibawa di dalam kendaraan pengunjung yang akan masuk lokasi parkir," ujarnya.

Seperti diberitakan, dua paket bahan peledak diletakkan di sekitar area Vihara Ekayana, di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Minggu malam. Satu paket meledak, sementara paket lainnya hanya mengeluarkan asap. 

Sebanyak tiga orang mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ledakan ini terjadi tak lama setelah umat membubarkan diri setelah kebaktian. Polri hingga kini masih mengusut motif dan pelaku aksi teror ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com