Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju Konvensi Demokrat, Marzuki Soroti Intervensi Hukum dan Konflik Agama

Kompas.com - 03/08/2013, 05:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mulai membuka visi dan misi yang akan dia usung untuk berlaga dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Di antara topik yang dia soroti adalah masalah intervensi dalam penegakan hukum dan konflik agama di Indonesia. 

"Penegakan hukum ini kita rasakan masih jauh dari harapan. Masih ada intervensi kekuasaan, dalam arti bukan pemerintah, tapi oknum DPR pun kadang-kadang intervensi," ujar Marzuki usai acara buka bersama di Kompleks Parlemen, Jumat (2/8/2013). 

Akibat intervensi itu, kata Marzuki, lembaga penegak hukum tidak bisa bersikap konsisten. "Sehingga wajar jika penegakan hukum ini menurut masyarakat tidak adil," ucap Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Selain persoalan hukum, Marzuki juga mengatakan akan menyoroti masih terus terjadinya konflik agama di Indonesia. Dia berpendapat konflik agama terjadi karena para pihak yang bertikai tak menyadari sejarah bahwa Indonesia berdiri justru karena ada keragaman, termasuk agama.

"Negara ini didirikan bukan berdasarkan negara Islam, atau negara suku, tapi negara Indonesia yang membawahi semua suku, agama, etnis, dan bahasa. Jangan lupa keberagamaan ini rahmat," ucap Marzuki.

Soal peluangnya menjadi capres dari Partai Demokrat dengan kompetitornya adalah adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, Marzuki mengaku tak terlalu mempersoalkan. Sesama saudara di Partai Demokrat, Marzuki mengaku akan saling mendukung dengan Pramono. "Akan tetapi yang memilih bukan saudara, rakyat yang memilih," tutur Marzuki.

Rencananya, pada Agustus 2013 ini, Partai Demokrat akan mengumumkan peserta konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan mereka usung untuk Pemilu Presiden 2014. Sejumlah nama yang mencuat maupun yang berminat akan melewati seleksi awal di internal partai sebelum diumumkan sebagai peserta konvensi.

Dari kalangan internal, beberapa nama yang santer diperkirakan akan lolos ikut konvensi maupun telah menyatakan siap berlaga adalah Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Ahmad Mubarok. Sementara beberapa tokoh eksternal yang menyatakan berminat ikut konvensi, antara lain, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menyebutkan dua nama lainnya yang akan ikut dalam konvensi, yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo dan mantan Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal. Terkait konvensi, pada Minggu (7/7/2013), SBY mengumumkan tujuh butir pokok panduan.

SBY merasa perlu memberikan penjelasan tersebut karena berpendapat ada banyak bias terkait rencana penyelenggaraan konvensi tersebut. Dalam tujuh butir pokok konvensi, SBY menyebutkan tentang penyusunan komite seleksi dari kalangan internal dan independen, lalu kriteria dan peserta akan diumumkan pada Agustus 2013. 

Masih dari penjelasan SBY, disebutkan bahwa peserta konvensi dapat berasal dari kader Partai Demokrat maupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres dalam konvensi harus menjalani dua tahapan yang bakal berlangsung selama 8 bulan. Dalam rentang waktu itu, mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan kepada publik. Hasil akhir calon presiden yang akan diusung Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden 2014 akan diumumkan setelah keluarnya hasil Pemilu Legislatif 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com