Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atur Ulang Lampu Lalu Lintas di Jalur Mudik

Kompas.com - 02/08/2013, 10:35 WIB
M Suprihadi

Penulis


KOMPAS.com 
- Selain kondisi badan jalan dan ketertiban pemudik, faktor lain yang perlu diperhatikan di sepanjang jalur mudik adalah lampu pengatur lalu lintas di daeah-daerah.

Arus yang tinggi dari arah barat (Jakarta ke Jawa Tengah), sudah selayaknya diikuti dengan pengaturan lalu lintas yang memadai. Tidak bisa hanya diserahkan kepada polisi yang harus bekerja keras di perempatan-perempatan jalan.

Pejabat daerah, khususnya dinas perhubungan setempat, mestinya tak bisa bekerja biasa-biasa saja atau business as usual. Mereka tetap harus di lapangan, memantau situasi lalu lintas dan kemudian berkoordinasi dengan petugad yang di kantor untuk setiap saat men-setting ulang nyala lampu pengatur lalu lintas di kotanya.

Pengalaman bertahun-tahun mudik lewat jalur selatan Jabar-Jateng selama ini menunjukkan, kerap kali kemacetan terjadi karena lampu menyala hijau dari arah barat (saat arus mudik) yang terlalu singkat, belasan detik saja.

Padahal, arus dari timur (utama) dan selatan-utara yang umumnya dari kampung kampung sangat kosong. Akibatnya, antrean pemudik sangat panjang dan tidak jarang kemudian terjadi penyerobotan jalur yang kemudian menimbulkan kemacetan parah. Hal yang sama terjadi saat arus balik.

Arus dari timur sangat tinggi, tetapi lampu menyala hijau tetap saja belasan detik saja. Kondisi seperti itu biasa terjadi di Ciamis (Jabar), Gombong, Kebumen, Kutoarjo (Jateng), dan beberapa perempatan lain di DI Yogyakarta.

Mestinya, saat arus mudik (sebelum Lebaran) lampu menyala hijau dari arah barat diperpanjang, katakanlah menjadi 120 detik, sedangkan dari timur, utara dan selatan diperpendek.

Sebaliknya, saat arus balik lampu menyala hijau dari arah timur yang diperpanjang. Dengan demikian, panjang antrean kendaraan bisa dikurangi dan peluang menyerobot jalur ditekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com