Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Susilo Mengaku Pernah Bertemu Nazaruddin

Kompas.com - 02/08/2013, 09:17 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat driving simulator SIM, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jendera Djoko Susilo, mengaku pernah bertemu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun,  menurut dia, pertemuan itu bukan untuk membahas rencana penambahan anggaran untuk pengadaan alat driving simulator SIM.

"Berkaitan dengan Saudara Nazaruddin, itu (bertemu) di belakang Polda. Namanya (tempat) saya lupa. Itu (Nazaruddin) memanggil saya, bukan saya yang mengundang," kata Djoko, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2013) malam.

Djoko menjelaskan, Nazaruddin bersama anggota Komisi III DPR RI lainnya saat itu menggelar temu pendapat bersama Mabes Polri. Hal itu untuk membahas keamanan dan ketertiban masyarakat. Djoko ikut dalam kaitannya dengan pembahasan masalah lalu lintas. Djoko juga membenarkan pernah bertemu dengan sejumlah anggota DPR lainnya. Pertemuan pernah dilakukan di Hotel Dharmawangsa dan restoran Nippon Kan, Jakarta.

"Itu berkaitan dengan evaluasi kinerja Polri dikaitkan dengan optimalisasi polri dalam rangka polri ke depan seperti apa," terang Djoko.

Djoko juga membantah pertemuan ini untuk membicarakan simulator SIM. Sebagai Kakorlantas saat itu, dia mengaku diundang untuk membahas isu lalu lintas. "Nah, kaitan dengan Korlantas waktu itu, ditanya tentang undang-undang yang baru itu apa bedanya dengan yang lama. Saya sebutkan secara makro, sistem kerjanya, koordinasinya," kata Djoko.

Terpidana kasus korupsi wisma atlet SEA Games, Nazaruddin pernah menuding sejumlah anggota DPR "kecipratan" uang pengadaan alat simulator. Nazaruddin menyebut anggota DPR Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan, anggota komisi III DPR, Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman, dan anggota Fraksi PDI-P Herman Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com