Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Ikut Konvensi Demokrat, Harus Daftar Jadi Kader Dulu

Kompas.com - 29/07/2013, 19:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tengah melakukan penjaringan peserta konvensi dari internal maupun eksternal partai. Untuk calon peserta dari luar partai, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partai mengharuskan mereka untuk mendaftarkan diri dulu menjadi kader Partai Demokrat.

"Harus jadi (anggota) Demokrat dulu. Ini kan konvensi Demokrat," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Penjaringan peserta konvensi akan rampung sebelum September 2013. Jumlah peserta yang akan diundang maksimal 12 orang.

Nantinya, kata Syarief, penetapan capres akan diambil berdasarkan hasil survei. Peserta yang elektabilitasnya paling tinggi akan ditetapkan sebagai capres oleh Majelis Tinggi Demokrat.

"Pokoknya Mei 2014 sudah ada hasilnya. Prosesnya mulai September sampai Mei," katanya.

Ketika disinggung bagaimana jika ada menteri yang mengikuti konvensi, menurut Syarief, Presiden menginginkan menteri yang ikut konvensi tidak menganggu kinerja pemerintahan. Presiden akan membuat aturan nantinya.

"Pasti terganggu (pekerjaan di kementerian), prosesnya panjang. Akan diputuskan oleh presiden karena itu hak prerogatif presiden," kata Syarief.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan dirinya kemungkinan akan ikut konvensi. Secara informal, ia mengaku sudah diminta ikut oleh Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik.

Ketika ditanya bagaimana dengan pekerjaannya sebagai menteri nantinya, Gita belum bisa menjawab apakah akan cuti atau berhenti.

"Kita belum tahu aturan permaiannnya. Sambil nunggu saja. Saya rasa saya tidak akan melakukan apapun yang menjadi benturan kepentingan," kata Gita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com