Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2013, 16:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebulan terakhir, sejumlah peristiwa menunjukkan adanya ketidakberesan dalam manajemen lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Sebelumnya, pada awal Juli, terjadi kericuhan di Lapas Kelas II Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Sepekan ini, publik dihebohkan dengan pengakuan Vanny Rossyane, wanita yang mengaku teman dekat terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman. Vanny mengaku mendapatkan ruangan khusus yang digunakannya bersama Freddy di dalam lapas. Freddy, menurut Vanny, juga mendapatkan sejumlah fasilitas khusus lainnya.

Pengakuan Vanny pun berujung pada pencopotan Kepala Lapas Narkotika Cipinang Thurman Hutapea.

"Indonesia sudah memasuki darurat lapas," ujar Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika saat dihubungi, Senin (29/7/2013).

Pasek mengatakan, bisnis di dalam penjara sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, biaya hidup di lapas lebih mahal daripada di luar lapas, meskipun negara sudah menanggung semua kebutuhan napi. Ia mendukung agar kasus-kasus di dalam lapas segera diproses ke jalur hukum.

"Uang miliaran sangat memungkinkan untuk KPK masuk di dalamnya. Kalau saja di Jakarta, di mana areal terdepan dan terdekat dari petinggi Kemenkumham sudah seperti ini, (coba) bayangkan (bagaimana) yang lebih jauh pengawasannya," kata Pasek.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) yang biasa dilakukan pihak kementerian bukan solusi mengatasi masalah di dalam penjara. Sidak dinilai hanya merupakan momentum sesaat.

"Oleh karenanya, perlu reformasi total manajemen, personalia, sistem di lapas agar lebih terpadu, gradual, dan komprehensif penanganannya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com