Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajudan Dada Ditanya soal Pertemuan di Pendapa

Kompas.com - 23/07/2013, 14:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Adhli Al Afwan Izwar, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Selasa (23/7/2013). Seusai diperiksa, Adhli mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik seputar pertemuan di pendapa atau rumah dinas Dada di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung.

"Saya cuma ini saja, pemeriksaan pertama, pertanyaannya sama, seputar pertemuan di pendapa," kata Adhli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai diperiksa sebagai saksi bagi Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi.

Namun, dia tidak mengungkapkan lebih jauh soal pertemuan di pendapa itu. Saat ditanya wartawan mengenai pertemuan itu, Adhli mengatakan, "seperti kronologi kemarin itu saja."

Selain ditanya soal pertemuan di pendapa, Adhli mengaku ditanya mengenai kedekatan Dada dengan sejumlah pihak. "Seberapa kenal Bapak (Dada) dengan mereka," tambahnya.

Lagi-lagi, Adhli tidak mengungkapkan siapa pihak yang dimaksudnya itu. Adhli juga mengatakan bahwa Dada dekat dengan siapa saja yang menjadi warga kota Bandung. Saat ditanya apakah ada hakim yang pernah menemui Dada, Adhli membantah hal tersebut. Dia juga membantah Dada disebut dekat dan sering mengundang Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung sebagai tamu di kantornya.

"Biasa saja. Semua diundang sih, semua warga, bukan hanya yang berempat," tutur Adhli.

Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara bansos Pemkot Bandung, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni Toto, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat Dada dan Edi Siswadi sebagai tersangka. Dada, dan Edi diduga bersama-sama Toto, Herry, serta Asep, menyuap hakim Setyabudi terkait perkara bansos Pemkot Bandung yang ditangani Setyabudi dan dua hakim lainnya. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah pendapa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com