PKS: Kemdikbud, Evaluasi Proses Penerbitan Buku!

“Kenapa kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang? Ini jelas tidak boleh didiamkan. Kemdikbud harus segera memperbaiki alur penerbitan buku pelajaran," kata Surrahman dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (11/7/2013).

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini meminta Kemdikbud bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dan Pusat Kurikulum Perbukuan (Puskurbuk) segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi dan penentuan sanksi agar kejadian serupa tak kembali terulang.

“Kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang dan harus ada sanksi yang tegas atas keteledoran semacam itu," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemdikbud kembali kecolongan setelah buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk anak SD yang memuat cerita bernuansa pornografi kembali terjadi. Baru-baru ini beredar di dua sekolah di Bogor.

Di halaman 57 buku pelajaran tersebut, ada kisah seorang perempuan yang bekerja sebagai seorang pekerja seks komesial (PSK) di kota akibat masa lalunya yang kelam.

Mendikbud Mohammad Nuh telah menginstruksikan penarikan terhadap buku pelajaran tersebut. Menurutnya, penarikan buku itu merupakan salah satu bentuk sanksi dan dianggap akan memberikan efek jera untuk pihak terkait.