Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Nyapres", Jokowi Belum Kantongi Restu Megawati

Kompas.com - 10/07/2013, 15:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah kabar yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah berpamitan kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2014 mendatang. Menurut Ganjar, hingga saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memberikan restu kepada Jokowi.

“Belum ada restu secara formal. Penentuan (capres) itu pasti pakai rakernas, tapi sampai sekarang belum diketahui,” ujar Ganjar di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2013).

Ganjar mengatakan, partainya akan rasional dan tidak gegabah dalam menentukan calon presiden yang diusung pada Pilpres 2014. Saat ini, kata dia, PDI Perjuangan masih melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres yang mentok di parlemen.

“Kalau RUU ini belum selesai dibahas, maka kami juga belum bisa berbicara banyak soal Pilpres. Kan patokannya RUU Pilpres,” ujar gubernur terpilih Jawa Tengah ini.

Saat ditanyakan tentang seringnya Jokowi diajak keliling oleh Megawati, menurut Ganjar, bukan pertanda Jokowi akan maju sebagai capres. Ia mengaku juga kerap diajak Megawati keliling daerah. Jokowi dan dirinya, kata Ganjar, dianggap sebagai contoh sukses strategi pilkada yang diterapkan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

“Apa pun namanya, kemenangan Jokowi dan saya membangkitkan semangat yang lain. Ini untuk menggerakkan mesin partai,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, untuk mengusung Jokowi sebagai capres, Megawati pasti akan mempertimbangkan posisinya yang belum lama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Pastilah itu jadi pertimbangan. Apalagi saat kampanye, sudah janji akan fokus menjadi gubernur,” kata Ganjar.

Sebelumnya, ada informasi bahwa Joko Widodo berpamitan meminta izin maju menjadi calon presiden. Bahkan, Jokowi pun dikabarkan akan menyerahkan kursi DKI-1 kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, hal ini dibantah oleh Basuki. Basuki mengakui bahwa memang keduanya sempat mengobrol berdua. Namun, pembahasannya bukan membicarakan soal pencapresan Jokowi.

"Aku ngomong berdua saja, mau tahu saja aku ngomongin apa. Mana ada ngomongin itu, kan? Enggak ada ngomong gituan, ngurusin ini aja udah pusing," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dengan nada berkelakar, Basuki mengatakan, ia dan Jokowi tidak pernah berpikir atau berbicara mengenai masalah pencapresan. Saat ini, urusan mengenai lelang seleksi promosi jabatan terbuka kepala sekolah hingga puskesmas dikatakannya sudah membuat pusing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

    Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

    Nasional
    Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

    Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

    Nasional
    Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

    Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

    Nasional
    TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

    TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

    Nasional
    Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

    Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

    Nasional
    Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

    Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

    Nasional
    Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

    Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

    Nasional
    26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

    26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

    Nasional
    Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

    Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

    Nasional
    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Nasional
    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Nasional
    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

    Nasional
    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Nasional
    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nasional
    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com