Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika "Dibuang" PDI-P, Demokrat Siap Tampung Jokowi

Kompas.com - 09/07/2013, 11:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan bahwa konvensi calon presiden Partai Demokrat terbuka untuk semua figur potensial. Ia juga menilai bahwa konvensi ini juga bisa menjadi panggung bagi tokoh-tokoh yang terbuang dan tergusur di partai asalnya.

"(Kandidat) Yang diumumkan Demokrat adalah yang diinginkan oleh publik. Ini siasat supaya kader bangsa yang terbuang dan tergusur bisa tampil di konvensi," kata Pohan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

"Pak Jokowi juga bisa, asalkan tidak dipakai oleh PDI Perjuangan, dan dia bersedia," lanjutnya kemudian.

Pohan mencontohkan, tokoh yang kemungkinan besar ikut dalam konvensi adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Ia tak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang akan diseleksi oleh tujuh anggota komite konvensi.

Selain itu, menurutnya, konvensi ini merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan oleh partainya. Ia mengklaim belum ada partai politik lain yang melakukan terobosan serupa sampai saat ini.

Anggota Komisi I DPR ini menyampaikan, komite konvensi akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat pada awal Juli 2013. Sedangkan tokoh-tokoh yang akan dijaring oleh komite konvensi bakal diketahui sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2013.

Menurut Pohan, hasil konvensi akan sangat kredibel dan berbanding lurus dengan keinginan rakyat terkait calon presiden yang diharapkan. Karena 70 persen proporsi penilaian akan ditentukan oleh survei publik, sementara dari internal Demokrat hanya memiliki bobot penilaian 30 persen.

"Itu semua, ketua umum, ketua DPP, DPC, dan semua, bobotnya (penilaian) cuma 30 persen, sisanya diserahkan ke rakyat," ujarnya.

Minggu (7/7/2013) lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan tujuh aturan pokok konvensi. Konvensi dilaksanakan oleh Demokrat untuk menjaring calon presiden pada 2014 nanti.

Dari tujuh aturan pokok dalam konvensi Partai Demokrat, di antaranya adalah konvensi digelar semi-terbuka dengan penyelenggaranya adalah komite konvensi, peserta konvensi bisa berasal dari kader dan non-kader Partai Demokrat, dua tahap konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 sampai April 2014, serta peserta konvensi atau kandidat tidak dipungut biaya. (baca: SBY Umumkan 7 Aturan Pokok Konvensi Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com