Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Jemaah Haji Diminta Legawa

Kompas.com - 27/06/2013, 11:11 WIB
Ilham Khoiri

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon jemaah haji yang urung berangkat tahun 2013 diminta mengerti dan legawa menerima keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengurangi kuota jemaah haji seluruh dunia. Kebijakan itu semata-mata sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jemaah haji setelah daya tampung Masjidil Haram di Mekkah berkurang karena sedang direnovasi.

Harapan itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, di sela-sela mengikuti kunjungan Pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi di Mekkah, Rabu (26/6) sore waktu setempat. Ace berangkat bersama rombongan Kementerian Agama dan DPR pada Senin lalu untuk menemui pemerintah setempat di Jeddah dan dijadwalkan kembali ke Jakarta Kamis ini. Rombongan berusaha melobi Pemerintah Arab Saudi untuk tidak mengurangi sekitar 20 persen (42.200 anggota jemaah) dari total kuota 211.000 anggota jemaah haji asal Indonesia tahun 2013.

”Pemerintah Arab Saudi minta pengertian umat Islam dan Pemerintah Indonesia karena terpaksa mengurangi kuota haji Indonesia tahun 2013 akibat penyelesaian renovasi Masjidil Haram di Mekkah. Pengurangan kuota ini semata-mata untuk menjaga keselamatan jemaah haji akibat keterbatasan daya tampung,” katanya.

Ace mengutip penjelasan Menteri Haji (ad interim) Arab Saudi Abdul Aziz Khoza bahwa renovasi Masjidil Haram untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan langsung di bawah pengawasan Raja Arab Saudi. Proyek yang memakan waktu tiga tahun itu merupakan proyek ekstravaganza, terutama dengan memperluas plaza tawaf.

Daya tampung Masjidil Haram semula 48.000 orang per jam, tetapi akibat renovasi tinggal 22.000 orang per jam. Setelah proyek selesai, diharapkan daya tampungnya menjadi 105.000 orang per jam.

Ace berharap Pemerintah RI meminta tambahan kuota haji setelah proyek renovasi selesai, yaitu tahun 2017, dengan total kuota 370.000 anggota jemaah atau naik 160 persen. Hal ini sebagai kompensasi atas pemangkasan 20 persen jemaah Indonesia selama renovasi Masjidil Haram. ”Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi antrean yang semakin panjang,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Komisi Pengawasan Haji Indonesia, Samsul Maarif, di Jakarta, berharap Kementerian Agama segera menyosialisasikan kebijakan itu kepada calon jemaah haji, terutama yang batal berangkat tahun 2013. ”Pemerintah harus memastikan bahwa mereka dapat jaminan untuk diprioritaskan berangkat tahun 2014,” katanya. (IAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com