Demokrat Bantah Tertutup soal Data Riwayat Hidup Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat membantah partainya menutup-nutupi data riwayat caleg yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Satgas Pencalegan Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mengaku tak pernah dikonfirmasi apa pun terkait rencana KPU memublikasikan data riwayat hidup.

"KPU belum pernah bertanya, setidaknya kepada saya yang ditugasi partai untuk mengurus caleg," ujar Suaidi Marasabessy di Kompleks Parlemen, Rabu (26/6/2013).

Menurut Suaidi, semua curriculum vitae sudah diserahkan ke KPU sebagai salah satu persyaratan sehingga dokumen itu menjadi dokumen negara yang bisa dimanfaatkan KPU untuk dipublikasikan.

"Jadi dari mana bilang partai kami tidak mau buka data? Itu kan sudah jadi data KPU, silakan saja dipakai," kata Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI ini menyatakan mendukung langkah KPU yang membuka data riwayat hidup para caleg. Ia juga mengaku tak khawatir jika data itu dibuka maka akan berpeluang dijadikan kampanye hitam di internal partainya.

"Kalau ada yang tidak mau, enggak usah jadi pejabat negara. Kami tidak ada kekhawatiran apa pun akan ada saingan di internal karena prosedurnya sudah benar semuanya. Sejauh ini kami juga belum menerima ada komplain dari internal," kata Suaidi.

Sebelumnya, KPU menyatakan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dua partai yang menyatakan data riwayat hidup semua caleg boleh dibuka ke publik. Dua partai itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, partai-partai lainnya menolak jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Dari 5.650 nama dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, terdapat sekitar 140 orang yang enggan jika data riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun, KPU masih belum membuka dari partai mana saja 140 caleg itu.

Hadar menjelaskan, KPU tidak punya kewenangan untuk menindak caleg yang enggan dipublikasikan datanya. Menurut dia, tidak ada pengaturan soal sanksi untuk hal ini di dalam Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.