Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya Bawaslu Punya Sekjen Juga

Kompas.com - 25/06/2013, 03:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu memiliki seorang sekretaris jenderal. Gunawan Suwantoro menjadi orang pertama yang menyandang jabatan tersebut. Dia dilantik pada Senin (24/6/2013).

“Alhamdulillah, hari ini sejarah mencatat bahwa Bawaslu mendapat sekjen baru,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, saat melantik Gunawan di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013). Pengangkatan Gunawan menjadi Sekjen Bawaslu berdasarkan Putusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2013.

Dalam sambutannya, Muhammad mengatakan, Gunawan menjadi pionir keberadaan sekjen di Bawaslu. Ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuk, kata dia, Bawaslu tidak lagi khawatir keberadaan lembaga pengawas pemilu ini akan dibubarkan. Pasalnya, pada saat itu banyak anggapan kinerja badan ini tidak pernah terlihat.

"Seperti iklan, katanya kinerja Bawaslu nyaris tak terdengar dan antara ada dan tiada," kenang Muhammad, menyitir beragam penilaian tentang lembaganya. UU 15 Tahun 2011 menepis pendapat tersebut, ujar dia, karena mengatur bahwa Bawaslu harus tetap ada.

Kepada Gunawan, Muhammad mengingatkan bahwa jabatan sekjen bukanlah tugas ringan. Segala kebijakan terkait pengawasan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah menjadi kewenangan dan tugasnya.

"Amanah ini sangat penting dan ini adalah amanah negara," ungkap Muhammad. Keberhasilan Gunawan sebagai sekjen, sebut dia, akan menjadi keberhasilan Bawaslu dan sebaliknya keberhasilan Bawaslu adalah keberhasilan Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

    Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com