Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Maaf atas Asap Riau

Kompas.com - 24/06/2013, 19:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama Pemerintah Indonesia, meminta maaf kepada negara-negara yang terkena imbas atas asap Riau. Negara yang saat ini turut terkena imbas asap akibat kebakaran lahan tersebut adalah Malaysia dan Singapura.

"Atas apa yang terjadi, saya selaku Presiden meminta maaf dan meminta pengertian saudara kami di Singapura dan Malaysia," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak memiliki niat atas bencana asap ini. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, akan fokus mengatasi masalah ini.

Hingga Minggu kemarin, terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18, di Riau terdapat 154 titik api (hotspot) tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

"Pantauan hotspot tidak dapat dilakukan secara realtime, namun merupakan hasil analisis pada tiap pagi dan sore hari yang kemudian diumumkan pada pukul 18.00 WIB," kata Sutopo.

Menurut dia, jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18 Juni terdapat 148 titik, maka tanggal 19 Juni 2013 ada 141 titik, lalu tanggal 20 Juni 2013 ada 40 titik. Kemudian berurutan tanggal 21 Juni 2013 ada 13 titik dan 22 Juni 2013 ada 92 titik.

Sutopo menambahkan, luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com