PDI-P: Sampai Kapan Negara Mau Tanggung Beban Lumpur Lapindo?

"Parlemen tidak bisa apa-apa karena keputusan MK menyebutkan negara bertanggung jawab atas korban di luar area terdampak. Tapi, yang kami pertanyakan sampai kapan negara harus menanggung beban Lapindo ini?" ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2013).

Menurutnya, jangka waktu kompensasi yang ditanggung negara seharusnya ditetapkan agar tidak terus membebani negara.

"Sekarang bicara keadilan, Lapindo hanya diwajibkan untuk area terdampak. Sementara negara di luar area terdampak yang cakupannya semakin luas, jelas ini harus dibicarakan," katanya.

Meski mempertanyakan ketidakadilan pengalokasian anggaran itu, tetapi, menurut politisi PDI Perjuangan ini, DPR tak bisa berbuat apa pun karena sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN maupun APBN-P. Ia mengatakan, pengalokasian dana lumpur Lapindo bisa saja berubah jika ada pihak yang kembali menggugat APBN-P 2013.

Terkait dengan proses pembahasan dana Lapindo pada APBN-P 2013, ia mengaku tak tahu menahu karena sebagai anggota Komisi XI, dirinya tak pernah membahas anggaran Lapindo.

"Seharusnya memang Komisi V yang jadi mitra kerja BPLS dan Banggar yang tahu," katanya lagi.

Seperti diberitakan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal itu menyebutkan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." 

Ditegaskan pula bahwa alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar. 

Tanggungan pemerintah makin besar

Jika dibandingkan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang APBN 2013, maka tanggungan negara atas kasus Lapindo terlihat makin besar meski nominalnya masih sama yakni Rp 155 miliar. Di APBN 2013, disebutkan bahwa negara wajib memberikan bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan pada APBN 2013 yang hanya mencakup 65 RT. Kelurahan Porong menjadi wilayah dengan area di luar terdampak baru yang harus ditanggung negara akibat semburan lumpur Lapindo.