Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Miliar untuk Lumpur Lapindo, Semua "Ngaku" Tak Tahu

Kompas.com - 20/06/2013, 12:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengaku terlambat mengetahui ada alokasi dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lumpur Lapindo dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Menurutnya, yang paling tahu keberadaan dana tersebut adalah Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Saleh mengatakan, baru mengetahui ada alokasi anggaran tersebut saat rapat paripurna digelar pada Senin (17/6/2013) lalu. Tak lama setelah itu, ia pun langsung memeriksa dan menemukan alokasi dana untuk Lumpur Lapindo itu.

"Saya baru tahu itu ketika di ruang paripurna, salah satu teman menyampaikan, dan ternyata ada. Mungkin Banggar yang lebih tahu," kata Saleh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Untuk diketahui, Pasal 9 UU APBN-P 2013 mengatur alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 155 miliar. BPLS merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi V.

Saleh bersikukuh bahwa anggaran itu tak dibahas di Komisi V. Informasi mengenai dana tersebut ia peroleh di rapat paripurna dan hanya disampaikan garis besarnya kepada fraksi.

"Dilaporkan garis besarnya saja," ujarnya.

Selain Saleh, Pimpinan DPR juga mengaku tak mengetahui adanya alokasi anggaran tersebut.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com