Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan

Kompas.com - 06/11/2012, 11:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebutkan dua nama oknum anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN, yaitu IL asal Fraksi Partai Golkar dan S asal Fraksi PDI Perjuangan. Siapa IL? Salah seorang anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Idris Laena, akhirnya angkat bicara, meski Dahlan tak secara terbuka menyampaikan siapa pemilik inisial yang dimaksudnya. IL disebut melakukan pemerasan terhadap PT PAL dan PT Garam.

Terkait inisial yang menyerupai namanya, Idris mengaku tengah menyiapkan klarifikasinya.

"Saya sedang menyiapkan diri untuk memberi klarifikasi. Tapi saya khawatir tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang," tulis Idris, dalam pesan singkatnya, Selasa (6/11/2012) pagi.

Idris menyebut Dahlan sebagai 'Raja Media'. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan diri, karena Dahlan dinilainya memiliki pengaruh yang luar biasa. "Maklum, yang saya hadapi 'Raja Media', yang punya pengaruh luar biasa. Kalau saya sudah siap saya akan menghubungi. Terima kasih," katanya.

Seperti diberitakan, pada Senin (5/11/2012) kemarin, Menteri BUMN memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk memberikan keterangan seputar oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap BUMN. Ada tiga peristiwa yang dilaporkan Dahlan, dengan dua oknum anggota DPR yang diduga terlibat, IL dan S. IL diduga melakukan upaya pemerasan terhadap dua BUMN yakni PT Garam dan PT PAL Indonesia, sementara S diduga melakukan upaya pemerasan PT Merpati Nusantara Airlines.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, pihaknya menunggu bukti terlebih dulu untuk melakukan tindakan terhadap Idris. "Sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa. Jika ada bukti-bukti yang dapat digunakan kami akan patuh hukum," ujar Nurul.

Saat menyampaikan dugaan pemerasan ini, Dahlan memang tak menyertakan bukti. Ia hanya menceritakan apa yang dialami direksi BUMN. "Saya berharap, jangan hanya modal aduan tanpa bukti lalu dianggap serius. Jika berpegang pada aduan atau dugaan tanpa bukti-bukti, ini bisa jadi preseden bagi dunia politik. Akhirnya isu-isu tidak bermutupun dilempar hanya untuk mencari panggung semata. Jika memang ada bukti-buktinyanya pasti DPP atau fraksi akan bertindak sesuai konstitusi partai," papar Nurul.

Menindaklanjuti laporan Dahlan, Badan Kehormatan akan memeriksa tiga direksi BUMN.

Baca juga:
Golkar dan PDI-P Siap Proses Politisi Pemeras
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Aksi Dahlan Dinilai Antiklimaks
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!
Mantan Menteri BUMN: Pemerasan Itu Cerita Lama

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Nasional
    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Nasional
    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com