Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Dahlan Iskan Kampungan

Kompas.com - 06/11/2012, 02:35 WIB
M Latief

Penulis

BONTANG, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon kembali menyatakan kegeramannya kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Effendi menyayangkan sikap Dahlan yang melempar isu soal upeti saat dirinya disorot terkait inefisiensi anggaran PLN Rp 37 triliun.

"Dahlan kan kita undang sebagai mantan Dirut PLN. Dia tahu bahwa kita (Komisi VII) hanya ingin meminta penjelasan kenapa di zaman dia memimpin, PLN menderita kerugian paling besar dalam sejarah PLN, ribuan miliar hingga disebut triliunan," kata Effendi ketika ditemui di Bandara LNG Badak, Bontang, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Effendi menyesalkan sikap Dahlan yang absen dari rapat yang digelar Komisi VII. Politisi PDI-P ini bahkan menyebut Dahlan melakukan langkah yang disebutnya "kampungan" ketika menggulirkan isu upeti.

"Ini kampungan sekali, lempar batu sembunyi tangan. Kampungan karena caranya yang diambil kampungan, ada mekanisme kalau ada temuan seperti itu, kita punya kepolisian, KPK, hargailah penegak hukum kita, bukannya melemparnya ke media yang sangat bebas sekali sehingga larinya ke mana-mana," ucap Effendi.

Isu anggota Dewan meminta "upeti" telah memojokkan institusi Parlemen. Pernyataan Dahlan mengesankan bahwa DPR ini tidak punya moral.

"Kita ini seperti tidak punya moral, dituding sana-sini sehingga kita (DPR) menjadi public enemy (musuh publik). Apa yang kita lakukan selalu salah di mata rakyat. Bagi kami, ungkapan Dahlan itu seperti mengumpat lembaga negara, bayangkan anak buahnya Presiden berani mengumpat lembaga negara ini kok dibiarkan sih. Apa sih motivasinya," tandas Effendi.

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR

Baca juga:
Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com