Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah AS Harus Tegas terhadap Pembuat "Innocence of Muslims"

Kompas.com - 17/09/2012, 13:56 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengecam keras film Innocence of Muslims, yang menimbulkan gelombang anti-Amerika Serikat di seluruh dunia.

PPP mengutuk keras sehubungan dengan dibuat dan beredarnya film, yang jelas menodai ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tersebut.

"Film berkualitas rendah itu hanya menunjukkan kebencian, pemahaman yang sempit dan sepihak dari pembuatnya," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy dalam siaran persnya, Senin (17/9/2012) siang.

Karenanya, PPP meminta Pemerintah AS segera memproses secara hukum penodaan agama yang dilakukan Nakoula Bacile atau siapapun nama aliasnya, berikut yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

Langkah itu dipercaya bisa meredam eskalasi kekerasan anti-AS, memperlihatkan keseriusan Pemerintah AS dalam turut menjaga harmonitas kehidupan beragama, dan melokalisasi isu anti-AS kepada si pembuat film.

"Ini penting untuk menjaga agar eskalasi yang ada tidak semakin berkembang kepada arah yang misleading," tutur Romy, panggilan akrab anggota DPR tersebut.

PPP menyesalkan jatuhnya korban, termasuk diplomat AS di Libya, atas adanya kekerasan yang dipicu beredarnya film tersebut. Setiap negara diharapkan tetap menghormati dan melindungi kedaulatan sebuah negara atas dasar prinsip hubungan internasional.

Untuk itu, proses hukum yg memadai harus tetap dilakukan terhadap para pelaku agar ketertiban hubungan antarnegara terjaga. Selain itu, PPP meminta umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan kesamaan sikap mengutuk film tersebut tetap menahan diri dari tindakan kekerasan dan menjaga kerukunan umat beragama.

"PPP mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dengan provokasi atas nama apa pun," kata Romy, politikus muda asal Yogyakarta itu.

PPP juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk menjaga seluruh umatnya dari tindakan provokasi yang dilakukan sekelompok radikalis yang salah arah dalam memahami ajaran-ajaran moderasi yang terkandung dalam setiap agamanya. Selain itu, dari kelompok anti-agama yang meyakini bahwa agama adalah candu kehidupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com