Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karena Marzuki, Demokrat "Dihukum"

Kompas.com - 04/08/2011, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua DPR  Marzuki Alie mengenai wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaafan bagi para koruptor dinilai telah merugikan Partai Demokrat secara politik. Walau pernyataan tersebut tampak wajar jika ditilik dari segi kebebasan berpendapat, Direktur SETARA Institute Hendardi mengatakan tak seharusnya Marzuki melontarkan pernyataan tersebut.

"Implikasi politik yang paling nyata adalah citra Demokrat sendiri yang akan merosot apalagi jika partai lain menggunakan isu ini. Para politisi harus membatasi pernyataan itu, karena makin besar inflasi pernyataan maka makin besar pula devaluasi kepercayaan. Hukuman terhadap Marzuki sendiri selain dilaporkan ke Badan Kehormatan, publik sudah menghukum secara politik dan berpengaruh terhadap posisi elektoral partainya," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (4/8/2011).

Hendardi mencatat bahwa pernyataan Marzuki harus dilihat secara normatif sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, menurut dia, agak mengganjal ketika Marzuki menyampaikannya sebagai pejabat publik. Hak-hak kebebasan berpendapatnya harus dikelola dan dibatasi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, tak bisa dibayangkan jika seluruh pejabat publik bebas berkomentar seenaknya. Tentu pemerintahan tak akan berjalan secara efektif. Apalagi, lanjutnya, Marzuki berstatus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang sedang berurusan dengan KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011.

Begitu pula dengan gagasannya terkait pemaafan koruptor. Tanpa ide ini, koruptor sendiri sudah banyak dimaafkan dengan mengembalikan uangnya melalui aksi-aksi sosial lalu melenggang kembali ke gelanggang politik dengan mudahnya.

"Jadi ini tak bisa kita pandang secara sepele. Perkataan, kan, juga manifestasi dari pemikiran. Ini tak memiliki implikasi hukum, tapi pernyataan yang "negotiable" dengan koruptor dan seolah-olah benci dengan KPK akan membuka ruang bagi recovery para koruptor yang selama ini melakukan perlawanan dengan berbagai cara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com