Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

SEOLAH tak berkaca dari pengalaman, Oktober 2023 lalu, Indonesia digemparkan dengan dugaan kebocoran data 34 juta paspor WNI yang diperjualbelikan di dark web.

Selanjutnya pada Mei 2023, Indonesia dibuat geger dengan serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga melumpuhkan seluruh aktifitas dan transaksi keuangan hingga merugikan berbagai pihak, khususnya para nasabah.

Kini Indonesia kembali digegerkan dengan lumpuhnya sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta dan seluruh kantor imigrasi di Indonesia.

Ditjen Imigrasi pada laman resminya menyampaikan bahwa gangguan karena adanya masalah pada server Pusat Data Nasional (PDN).

Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti, namun ada dugaan hal ini karena serangan ransomware mengingat karakteristik jenis gangguannya memakan waktu yang tidak sebentar.

Hal ini selaras dengan karakteristik serangan ransomware di mana pelaku biasanya mengunci sistem dan data pada server yang diserang guna meminta tebusan dalam bentuk yang dikehendaki pelaku.

Apa itu "ransomware"?

Ransomware adalah malware yang sengaja disebarkan oleh hacker untuk menyerang sistem jaringan komputasi korban dengan cara menyalahgunakan kelemahan sistem keamanan dalam sistem jaringan komputer tersebut.

Malware tersebut akan bekerja dengan cara mengunci komputer beserta seluruh sistem dan data di dalamnya atau dengan kata lain meng-enkripsi semua data yang ada sehingga menjadikannya tidak bisa diakses oleh siapapun, termasuk pemiliknya.

Pendek kata, hal ini mirip dengan konsep tindak pidana penculikan dan penyanderaan, hanya saja yang disandera bukanlah orang, tetapi sistem komputer beserta seluruh datanya.

Data dan sistem yang dienkripsi nantinya akan dikembalikan apabila korban bersedia memberikan tebusan sesuai dengan permintaan pelaku.

Jika permintaan pelaku tidak dipenuhi, maka pelaku akan menghapus atau memusnahkan secara permanen sistem data yang telah dienkripsi tersebut.

Darurat keamanan siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalkulasi jumlah serangan siber ke Indonesia selama tahun 2023 meningkat tajam dari tahun 2022, dari semula 370.022.283 serangan menjadi 603.276.807.

Sedangkan untuk serangan malware pada 2022 berjumlah 818.192 serangan menjadi 1.093.503 serangan pada 2023.

Masifnya penggunaan teknologi tidak bisa dihindari sehingga serangan-serangan siber semacam ini menjadi ancaman bagi seluruh negara dan berbagai sektor di dunia.

Terlebih Indonesia yang sudah terlanjur diberi stigma sebagai negara “open source” akibat sering terjadinya kasus kebocoran data, atau kelumpuhan sistem akibat serangan siber.

Telah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi menjadikannya memiliki kekayaan melimpah pada data-data pribadi.

Hal ini berpotensi dijadikan komoditas yang dapat menguntungkan berbagai kepentingan, baik di dunia nyata maupun di ruang maya oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, hal ini seharusnya menjadi kesadaran penuh dan fokus utama guna terus menguatkan sektor keamanan siber. Sebagaimana Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan “data is new oil”.

Digitalisasi yang digalakan harus diimbangi dengan pemahaman dari berbagai pihak termasuk para stakeholder dan masyarakat mengenai risiko ancaman di dunia siber.

Sayangnya seringkali korban serangan siber, baik individu, corporate maupun institusi, justru karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai do and don’ts beraktivitas di ruang siber.

Semakin sering suatu negara mengalami gangguan akibat serangan siber, maka akan menimbulkan kesan bahwa sistem keamanan siber negara tersebut sangat lemah dan akan berimbas pada banyak sektor, baik ekonomi, sosial, kesehatan, hukum dll.

Rekonseptualisasi Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana peretasan/hacking telah diatur diancam pidana dalam pasal 30 UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU No.19/2016 (UU ITE) dengan jenis perbuatan pidana yang masuk kualifikasi peretasan sebagai berikut:

(i) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
(ii) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
(iii) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut lebih tepat dikenakan pada subjek korban yang merupakan individu, dengan skala serangan mikro (kecil).

Kurang tepat apabila diterapkan untuk objek vital negara seperti website resmi pemerintahan maupun sektor pelayanan publik seperti perbankan dan rumah sakit yang sifatnya memakan korban secara massal (banyak), masif dan meluas.

Terlebih serangan tersebut sampai menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang sedemikian rupa bagi para korban dan mengganggu jalanya pemerintahan atau layanan publik seperti yag terjadi pada seluruh sistem imigrasi di Indonesia.

Pada konteks kasus ini, para peretas yang menyerang objek vital negara justru lebih mirip dengan definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2003 Jo. UU No. 5 Tahun 2018 (UU Terorisme).

Pasal tersebut mendefinisikan terorisme sebagai suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Definisi tersebut terdapat perbedaan jenis kekerasan di mana kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara konvensional dengan penggunaan senjata tajam seperti bom.

Sementara peretasan dan serangan ransomware sifat kekerasannya secara digital yang tidak bisa dipungkiri juga berpotensi menimbulkan kerusakan atau pemusnahan, meski bukan terhadap nyawa, melainkan terhadap data yang bagi sebagian orang sama pentingnya dengan nyawa.

Oleh karena itu, di era digital seperti saat ini sudah saatnya melakukan rekonseptualisasi dengan membagi jenis tindak pidana terorisme menjadi dua.

Pertama, tindak pidana terorisme konvensional, jenis terorisme yang selama ini diakui secara hukum positif, yaitu dengan kekerasan dan senjata fisik.

Kedua, tindak pidana terorisme siber yang pada dasarnya konsepnya sama dengan terorisme konvensional, namun pada tataran digital dan dilakukan bukan di dunia nyata, namun di ruang siber.

Apabila gagasan ini dipositifkan, maka tentu diharapkan mampu mendorong peningkatan pada aspek preventif, yaitu penguatan sistem keamanan siber dan pada aspek represif, yaitu penegakan hukumnya.

Mengingat tren penegakan hukum pada kasus peretasan di Indonesia cenderung rendah akibat dilakukan lintas negara.