Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Kompas.com - 20/06/2024, 14:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan bakal berupaya keras memerangi kegiatan judi online (daring) yang sudah meresahkan dan menelan kerugian finansial sampai korban jiwa.

"Negara tidak boleh kalah. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan juga menumbuhkan kriminalitas," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam program Business Talk dipandu pembawa acara Kompas TV, MySister Tarigan, seperti dikutip pada Kamis (20/6/2024).

Budi memperkirakan, kenaikan tingkat kejahatan belakangan ini diduga ada kaitannya dengan maraknya praktik judi daring.

Budi mengatakan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat 3,2 juta warga Indonesia menjadi pemain judi daring.

Sebanyak 2 persen dari pemain atau sekitar 80.000 orang pejudi daring diperkirakan berusia di bawah 10 tahun.

Baca juga: Uang Rekening Judi Online yang Disita Bakal Masuk Kas Negara


Kemudian, untuk pelaku judi daring dalam rentang usia 10-20 tahun diperkirakan mencapai 11 persen atau lebih kurang 440.000 penduduk.

Lalu, ada sekitar 520.000 penduduk Indonesia berusia 21-30 tahun atau sekitar 13 persen yang bermain judi daring.

Sedangkan penduduk dalam rentang usia 30 sampai 50 tahun yang melakukan judi daring mencapai 40 persen atau 1.640.000 (penduduk).

Kemudian usia di atas 50 tahun yang melakukan judi daring mencapai 34 persen, atau 1.350.000 orang.

Baca juga: Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi Online

Sebanyak 79 persen di antaranya bertaruh di bawah Rp 100.000.

Sedangkan kalangan menengah ke atas bisa bertaruh antara Rp 100.000 sampai Rp 40 miliar.

Budi juga menyampaikan, ada dugaan sejumlah platform judi daring dan pinjaman online (pinjol) ilegal dimiliki oleh pihak yang sama.

"Saya sering bilang kalau judi online dan pinjaman online ilegal itu adik kakak. Kami juga sudah komunikasi dengan OJK. Jangan-jangan pemiliknya sama jadi difasilitasi dengan mudah orang pinjam uang," ucap Budi.

Baca juga: Upaya Perangi Judi Online Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

"Orang tahu, misalnya bandar tahu, si A yang main (judol) dikasih sama dia kalau mau pinjem duit online di sini (pinjol). Makanya kita telusuri terus itu, kita kejar," sambung Budi.

Pinjol ilegal, lanjutnya, mempermudah orang meminjam uang tapi bukan untuk keperluan produktif yang akhirnya mencekik masyarakat akibat bunga tinggi sehingga mereka tidak sanggup membayar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com