Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

Kompas.com - 11/06/2024, 18:24 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, anggaran pagu indikatif sebesar Rp 6,4 triliun untuk kementerian ATR/BPN sebenarnya lebih kecil dibanding jumlah yang ingin mereka ajukan.

Namun, pria yang sering disapa AHY tersebut juga mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp 6,4 triliun," ucap AHY dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 7,5 Triliun saat Rapat di DPR

Menurut dia, usulan pagu anggaran hingga Rp 14 triliun tersebut mencakup program dukungan manajemen sebesar Rp 5,6 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertahanan sebesar Rp 8 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 401 juta.


Karena ada perbedaan signifikan antara pagu indikatif dan anggaran yang diusulkan, AHY mengusulkan agar anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 disamakan saja dengan anggaran tahun sebelumnya.

"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp 7,2 triliun, dan kita saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp 7,8 triliun atau hingga Rp 8 triliun. Itu saja sangat berarti," ucap AHY.

Baca juga: AHY Jajaki Pinjaman Lunak dari Bank Dunia Rp 10,3 Triliun

AHY pun mengatakan, pihaknya tengah berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari bank dunia sebesar 600 juta dollar AS untuk tahun-tahun berikutnya.

"Kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan pinjaman hingga 600 juta dollar AS, artinya penambahan tiga kali lipat dari pinjaman lunak lima tahun sebelumnya, untuk lima tahun ke depan. Tapi kami belum berani menyampaikan ini di forum karena masih proses negosiasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com