Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Tunggu Ketersediaan Air

Kompas.com - 05/06/2024, 10:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo optimistis bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Berdasarkan keterangan, Jokowi akan berkantor sekitar akhir Juni maupun awal Juli 2024.

Kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).

Ia menuturkan, pemerintah tengah mempersiapkan sarana prasarana tersebut. Terkait ketersediaan air, pihaknya sudah meresmikan Bendungan Sepaku, yang akan mengairi sejumlah permukiman di IKN.

Baca juga: Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Sebelumnya, kepastian Presiden berkantor juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Ia menyatakan, rencana Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara tetap sesuai jadwal (on schedule) usai Bambang Susantono mengundurkan diri sebagai OIKN.


Ia menyebutkan, Jokowi akan berkantor jika sejumlah utilitas sudah terpasang, termasuk saluran air.

"Insya Allah kalau air sudah masuk (Presiden berkantor di IKN)," kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengungkapkan, saluran air rencananya sudah terpasang pada Juni 2024.

Saat ini kata Basuki, pihaknya tengah mengambil dan menyiapkan pompa-pompanya.

"Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan kita instal, 7 juni, ini tanggal 3 Juni diambil, 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstal. Mudah-mudahan akhir juni atau awal Juli (sudah jadi)," tutur Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com