Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Kompas.com - 04/06/2024, 12:18 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berpendapat bahwa komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tidak mencerminkan komposisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Untuk diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya berisikan elite Partai Gerindra. Padahal, Prabowo memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Burhanuddin mengungkapkan, penghitungan proporsi politik dalam kabinet sudah ada rumusnya. Pertama, dilihat dari sumbangsih elektoral dalam proses pemenangan.

“Di situ ada empat partai parlemen yang jelas membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama beberapa partai non-parlemen. Jadi ukurannya tegas yaitu mereka yang usung Pak Prabowo sejak kampanye,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Kedua, menurut Burhanuddin, berdasarkan kalkulasi kursi atau kekuatan di parlemen. Terutama, bagi partai politik (parpol) yang bergabung setelah Pemilihan Umum (Pemilu) selesai dilaksanakan.

“Jadi itunganya bergantung kalkulasi apakah mereka punya kekuatan politik di parelemen atau tidak. Misal, Nasdem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau bahkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kalau misalnya masuk karena ketiganya tidak ikut berkeringat dalam proses pemenangan, mereka dihitung dari kekuatan partai mereka di parlemen,” katanya.

Oleh karena itu, Burhanuddin berpandangan bahwa komposisi kabinet Prabowo-Gibran bakal berbeda dengan komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi yang sejauh ini sudah terbentuk dan bekerja.

“Jadi Golkar sekalipun karena bukan partai Pak Prabowo tapi karena ikut berkeringat dari awal dan kita tahu kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bisa jadi kursinya (di kabinet) lebih banyak ketimbang Gerindra,” ujarnya.

Baca juga: Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai koalisi dalam gugus tugas tersebut. Padahal, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berkat dukungan KIM yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Menanggapi tidak adanya partai koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” ujar Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Namun, dia meyakini bahwa ke depannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.

“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com