Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kompas.com - 04/06/2024, 10:03 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan alasan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya terdiri dari elite dan kader Partai Gerindra.

Padahal, di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Gerindra membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Koalisi Indonesia Maju ini mengusung dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” ujar Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Namun, dia meyakini bahwa ke depannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.

“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman kembali menekankan bahwa tugas Gugus Tugas Sinkronisasi yang ada saat ini adalah memastikan sejumlah program dari pemerintahan saat ini sinkron dengan kebijakan pemerintahan berikutnya.

“Tim sinkronisasi bertujuan untuk memastikan program-program pemerintahan saat ini terutama yang sudah menjadi legacy, sudah menjadi capaian yang sangat positif bisa sinkron dengan kebijakan-kebijakan di pemeritahan baru yang akan datang,” katanya.

Baca juga: Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran ini diketahui sudah bertemu secara formal dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 31 Mei 2024.

Dalam pertemuan itu dibahas mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan DPR RI.

Pembahasan anggaran ini menjadi penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran karena menyangkut program pemerintahan dan alokasi dananya.

Baca juga: Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com