Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

“Pendanaan program PSR yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 30 juta hanya cukup memberikan dukungan peremajaan sampai bibit ditanam,” jelasnya. 

Eddy mengatakan, kebijakan menaikkan dana membuktikan pemerintah mendengarkan suara dan menjawab kegalauan pekebun. Keputusan ini didasarkan pada kajian akademis dan komunikasi langsung dengan para pekebun sawit.

Eddy juga mengatakan, para petani sawit yang mendapatkan bantuan program PSR mengaku kesulitan bila bantuan hanya Rp 30 juta per ha.

Sebab, biaya itu hanya cukup untuk digunakan operasional selama setahun, sedangkan buah sawit baru bisa dipanen selama empat tahun.

Penambahan dana bantuan itu juga diharapkan bisa menambah pendapatan petani, termasuk untuk modal melakukan penanaman tanaman sela sambil menunggu hasil sawit.

Baca juga: Pola Kemitraan, Strategi Jitu Kementan Akselerasi PSR dan Kesejahteraan Pekebun

Meningkatkan produktivitas petani kecil

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, program PSR merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan milik petani kecil. 

“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, sambil memanfaatkan sekitar 2 juta ha lahan perkebunan yang potensial," katanya.

Ia mengemukakan, program tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kemudian, dana sebesar Rp 8,5 triliun telah didistribusikan untuk lebih dari 306.000 ha lahan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 134.000 petani kecil.

Program PSR kali ini membuat lebih dari 200.000 ha lahan sudah ditanami kembali dan lebih dari 100.000 ha dalam proses pembersihan lahan. 

Baca juga: Pola Kemitraan, Strategi Jitu Kementan Akselerasi PSR dan Kesejahteraan Pekebun

“Program ini tidak hanya mengatasi kesenjangan finansial, tetapi juga mempermudah akses petani ke pasar,” ujarnya.

Eddy juga menyampaikan, kerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan, seperti kementerian, pemerintah daerah, koperasi, dan perusahaan swasta, menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program PSR.

“Keberlanjutan program ini menjadi hal yang mendesak. Peserta program diimbau memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada saat panen pertama kali,” jelasnya. 

Solusi tepat

Menanggapi soal peningkatan dana PSR, Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah mengatakan, hal itu dapat menjadi solusi tepat untuk menenangkan hati para pekebun kelapa sawit. 

Sebab, saat ini, mereka sedang menghadapi berbagai tantangan dan dinamika akselerasi pencapaian target PSR.

Baca juga: Target PSR Terancam, Banyak Pengembang Hijrah Bangun Rumah Komersial