Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak bisa selamanya berlindung di balik aturan hukum yang diutak-atik demi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu dan lambat laun semakin mencederai rasa keadilan masyarakat.

Menurut Peneliti Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Atma Jaya, Yoes C. Kenawas, kecurigaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sangat wajar.

Sebab publik, kata dia, ikut menyaksikan peristiwa sebelumnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalahnya, semakin hari rasa keadilan masyarakat makin tergerus. Penguasa tidak akan dapat selamanya berlindung di balik aturan yang mengangkangi rasa keadilan publik," kata Yoes saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (1/6/2024).

Baca juga: Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA itu dianggap mengikuti pola yang sama dengan putusan MK yang kontroversial. Yakni mengubah aturan hukum terkait syarat batas usia calon peserta pemilihan umum dan diduga buat memberi jalan bagi kandidat yang dianggap terganjal aturan itu.

Pada putusan MK yang mengubah syarat usia calon presiden-calon wakil presiden akhirnya menjadi landasan hukum bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, bersaing dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sedangkan putusan MA dianggap berpeluang memberi jalan bagi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, buat bersaing di Pilkada serentak 2024.

"Apakah memang diarahkan untuk membuka jalan bagi Kaesang supaya bisa maju di Pilgub? Hanya Hakim MA dan Tuhan yang tahu," ucap Yoes.

Baca juga: KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Sebelumnya diberitakan, putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah itu diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius dan Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota Majelis.

Dengan putusan itu, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.

Di sisi lain, jika Kaesang didaftarkan menjadi peserta Pilkada serentak 2024 pada November mendatang kemungkinan tidak bisa lolos persyaratan karena usianya belum genap 30 tahun.

Akan tetapi, jika Kaesang menang Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025 maka usianya sudah genap 30 tahun dan memenuhi syarat usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaru.

Baca juga: Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Mahkamah Agung (MA) pun hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini.

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana itu diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024.

Juru bicara MA Suharto mengeklaim cepatnya proses kabul atas gugatan ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga peradilan.

Baca juga: PKS Sebut Putusan MA Sarat Politik, tapi Permudah Partai Calonkan Anak Muda pada Pilkada

“Sesuai asas yang ideal itu yang cepat karena asasnya Pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi cepat itu yang ideal,” kata Suharto, Kamis (30/5/2024).