Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Kompas.com - 31/05/2024, 18:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus memberikan sinyal agar Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin partai politik (parpol) yang sudah eksis.

Ia mengatakan, langkah itu harus ditempuh agar Jokowi punya kekuatan politik untuk mengawal pemerintahan ke depan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Pak Jokowi memimpin partai politik, pasti partai politik yang dipimpin Pak Jokowi akan mengamankan, mengawal sepenuhnya pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran,” ucap Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

“Semakin memastikan dan mengawal pemerintahan ini juga sukses sampai akhir,” sambung dia.

Baca juga: Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Baginya, memimpin parpol akan menjadi langkah Jokowi untuk ikut memastikan kemajuan pembangunan Indonesia.

Apalagi, ia mengklaim masyarakat masih ingin Jokowi berkiprah di dunia politik Tanah Air.

“Jangan buru-buru pensiun untuk ikut bersama-sama memastikan cita-cita Indonesia emas 2045 bisa tercapai,” tutur Panel.

Namun, ia tak menjawab secara pasti ketika ditanya parpol mana yang disarankan Projo pada Jokowi.

“Enggak mungkin PDI-P, enggak mungkin juga PKS,” katanya sembari tertawa.

Tapi, Panel menyiratkan bahwa bukan Projo yang kemudian akan dibentuk untuk menjadi parpol guna mewadahi kerja-kerja politik Jokowi ke depan.

Baca juga: Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

“Kalau Projo (mau jadi parpol) dari kemarin-kemarin sudah jadi,” imbuh dia.

Diketahui Jokowi mendapatkan sejumlah tawaran setelah hubungannya memburuk dengan PDI-P.

Jokowi sempat didorong untuk masuk ke Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sampai saat ini, Jokowi selalu mengelak ketika ditanya soal tawaran-tawaran tersebut.

Ia sempat mengungkapkan, ingin kembali ke Solo setelah selesai menjalankan masa jabatannya Oktober 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com