Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Kompas.com - 31/05/2024, 12:08 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menemui Menteri Keuangan Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus membawa harapan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan lancar.

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo berharap segera menjalankan program yang dijanjikan selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 setelah resmi dilantik.

Oleh karena itu, Gugus Tugas Sinkronisasi dibentuk dan diminta melakukan komunikasi sampai koordinasi guna menyiapkan proses transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi)-Mar’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk proses transisi sehingga pemerintahan yang akan datang bisa cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye pada saat pemilihan umum yang lalu,” ujar Muzani di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Untuk itu, Muzani mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi tidak hanya akan melakukan komunikasi intens dengan Menkeu dan jajaran di Kemenkeu, tetapi dengan sejumlah kementerian lainnya.

Menurut dia, hasil dari hasil diskusi dengan semua kementerian tersebut bakal dijadikan bahan bagi tim untuk merumuskan kebijakan di sisa waktu menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Dalam kesempatan itu, Muzani lantas memperkenalkan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kemudian, di posisi wakil ketua ada dirinya. Lalu, Bendahara Umum Partai Gerindra Tommy Dwijandono sebagai anggota yang membidangi ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, ada Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono yang ketiganya merupakan anggota DPR RI.

Baca juga: Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Sementara itu, merespons kedatangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa dia dan semua jajaran di Kemenkeu siap membantu mengawal proses transisi dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketetahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik

Sebab, menurut dia, tansisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga untuk menciptakan momentum kemajuan.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com