Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Kompas.com - 28/05/2024, 16:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam sistem politik multipartai seperti di Indonesia, membentuk koalisi yang solid dapat menjadi kunci untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Namun, dalam prosesnya, PDI-P harus tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya sendiri dan memastikan bahwa kemitraan politik tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai yang menjadi landasan partai.

Oleh karena itu, dalam merancang strategi politiknya, PDI-P mempertimbangkan tidak hanya kepentingan politik internal, tetapi juga respons publik terhadap langkah-langkahnya.

PDI-P juga harus memperhatikan persaingan politik yang semakin ketat dari partai politik lainnya. Dalam upaya untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik utama, PDI-P harus senantiasa berinovasi dalam kebijakan dan strategi politiknya.

Keseimbangan pragmatisme dan komitmen

Dalam perbincangan mengenai kalkulasi politik dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan, PDI-P dan partai-partai politik lainnya di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks.

Menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan komitmen pada prinsip-prinsip moral merupakan tugas yang tidak ringan.

Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, kalkulasi politik telah menjadi unsur yang tak terpisahkan.

Partai politik harus mempertimbangkan berbagai faktor strategis, termasuk dinamika koalisi, popularitas di kalangan masyarakat, dan kepentingan internal partai, dalam proses pengambilan keputusan politiknya.

Namun, dalam mengikuti jalur kalkulasi ini, risiko mengabaikan prinsip-prinsip moral dan kebangsaan selalu mengintai.

Di mana kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan merupakan pondasi utama dari perjuangan politik yang bermakna.

PDI-P, sebagai salah satu kekuatan utama dalam politik Indonesia, telah lama mengusung semangat kebangsaan dan perjuangan untuk keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi dasar ideologis partai, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam setiap langkah politik yang diambil.

Dalam menghadapi pertarungan antara kalkulasi politik dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan, PDI-P harus mampu menemukan keseimbangan yang tepat sesuai dengan visi dan misi partainya.

Partai ini harus dapat memadukan realitas politik yang pragmatis dengan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan.

Menjalankan kalkulasi politiknya, PDI-P juga harus memperhitungkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia secara luas. Partai politik yang ingin bertahan dan sukses harus dapat merespons tuntutan dan harapan masyarakat dengan tepat.

Selain itu, PDI-P juga harus memperhatikan dinamika politik global yang dapat memengaruhi kondisi politik di dalam negeri. Hubungan bilateral, isu-isu internasional, dan tren global dapat berdampak signifikan pada politik domestik.

Oleh karena itu, sebagai partai politik yang memiliki pandangan nasionalis yang kuat, PDI-P harus tetap waspada terhadap pengaruh luar yang dapat memengaruhi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com