Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Kompas.com - 28/05/2024, 16:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PUBLIK dan seumumnya para penggiat dunia politik, menanti-nanti apa dan bagaimana sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang keluar dari Rekernas ke-V, Ancol, Jakarta, terhadap pemerintahan mendatang.

Sampai penuntupan momentum ini, Minggu (26/5/2024), sikap politik tidak keluar pula.

Justru Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, berkata kepada pers: "Posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang akan datang, merupakan sebuah hal yang bersifat strategis, dan selama ini selalu diputuskan di dalam Kongres Partai."

Maka keputusannya tidak di dalam momentum Rakernas, melaikan di Kongres –dan Kongres PDI Perjuangan adalah tahun 2025.

Kendati begitu, apa yang menjadi pernyataan Megawati tersebut mencerminkan pentingnya proses internal partai dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan berikutnya.

Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, langkah-langkah politik partai memiliki implikasi besar terhadap arah kebijakan negara.

Oleh karena itu, keputusan PDI Perjuangan dalam menghadapi pemerintahan mendatang tidak hanya dipandang sebagai masalah internal partai, tetapi juga menjadi sorotan publik yang luas.

Sehingga Kongres Partai, sebagai forum tertinggi dalam partai politik, menjadi tempat strategis di mana keputusan-keputusan penting, termasuk sikap terhadap pemerintahan, diputuskan.

Di sinilah pandangan dan aspirasi dari berbagai fraksi dan elemen dalam partai disuarakan dan dipertimbangkan.

Sebagai hasilnya, keputusan yang dihasilkan merupakan representasi dari kesepakatan internal yang mencerminkan visi dan misi partai secara keseluruhan.

Pemain kunci politik Indonesia

Sejak awal reformasi 1998, PDI-P telah menjadi salah satu pemain kunci dalam politik Indonesia. Dengan ideologi yang mengutamakan nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial, partai ini berhasil membangun basis yang kuat di antara masyarakat Indonesia.

Sejarah panjang perjuangan PDI-P, mulai dari masa Orde Baru hingga era reformasi, telah memberikan fondasi kokoh bagi partai ini, memperkuat identitasnya di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Namun, di tengah perubahan politik yang konstan, PDI-P harus tetap mempertimbangkan realitas pragmatis dalam menjaga relevansinya.

Pernyataan bahwa partai ini masih melakukan kalkulasi politik terkait sikapnya pada masa pemerintahan yang akan datang mencerminkan refleksi dari perjalanan panjangnya.

Walaupun demikian, PDI-P menegaskan bahwa keputusan akhirnya akan selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah menjadi ciri khas partai tersebut.

Konsep "DNA" dan sejarah PDI-P yang memberi fokus pada kebaikan bangsa dan negara menegaskan komitmen mendalam pada kepentingan nasional.

Dengan tantangan yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia, termasuk PDI-P, dalam menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan komitmen pada nilai-nilai, peran PDI-P tidak hanya sebagai pemain utama dalam panggung politik, tetapi juga sebagai penjaga api semangat perjuangan untuk kebaikan bersama.

PDI-P telah menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia selama bertahun-tahun. Seperti halnya partai politik lainnya, PDI-P terlibat dalam praktik perhitungan strategis yang umum dalam upaya menjaga dan memperoleh kekuasaan politik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com