Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Kompas.com - 27/05/2024, 17:01 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim disebut mengetahui acara Partai Nasdem untuk bakal calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dibiayai oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini terungkap ketika Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mendalami penerimaan uang oleh Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Joice Triatman.

Joice dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan RI yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca juga: Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Mulanya, Hakim Rianto menggali keterangan Joice soal pengetahuan elite Partai Nasdem terkait sumber dana yang digunakan untuk acara Partai Nasdem, misalnya Bendahara Umum.

Namun, Joice mengaku tidak berkomunikasi soal anggaran acara tersebut kepada Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum Partai Nasdem.

“Saudara memberitahu Bendahara Umum kalau ini ada bantuan dari Menteri untuk kegiatan ini?” tanya Hakim Rianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Tidak Yang Mulia,” kata Joice. “Apakah Pengurus Partai Nasdem mengetahui adanya uang ini?” timpal Hakim. “Iya Yang Mulia, mengetahui,” jawab Joice.

Hakim pun heran bagaimana mungkin Bendahara Partai tidak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk sebuah acara.

“Tadi saudara bilang pengurus (mengetahui), pengurusnya siapa?” cecar Hakim. “Jadi yang mengetahui waktu itu Pak Sekjen, Pak Hermawi Taslim mengetahui,” kata Joice.

Baca juga: Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

“Itu (Sekjen tahu uang acara) dari uang Kementerian?” tanya Hakim lagi. “Iya,” kata Joice. “Berarti Partai Nasdem benar-benar mendapatkan keuntungan dari situ,” sentil Hakim.

Dalam sidang ini disebut, acara untuk bakal Caleg yang digelar di Nasdem Tower itu menggunakan anggaran Kementan sebesar Rp 850 juta.

Di hadapan Majelis Hakim, Joice mengaku diminta oleh SYL untuk menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono.

Kepada Kasdi, Joice meminta uang lebih dari Rp 1 miliar sebagaimana rencana anggaran belanja (RAB) Partai Nasdem.

“Saya diperintahkan oleh Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen,” kata Joice. “Berapa anggarannya?” timpal Hakim Rianto. “Anggaran awal seingat saya lebih dari Rp 1 miliar,” kata Joice.

Lebih lanjut, Joice mengaku anggaran yang diminta untuk acara Nasdem dianggap terlalu besar oleh Sekjen Kementan. Singkatnya, Kasdi hanya menyetujui anggaran itu sebesar Rp 850 juta.


Baca juga: Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

“Pak Kasdi bicara (anggarannya) terlalu tinggi, tidak menyanggupi, nominal itu,” kata Joice. “Sampai disepakati Rp 850 juta,” ucap Wabendem Partai Nasdem itu.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com