INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, SuperApps layanan pemerintah berbasis elektronik (GovTech) INA Digital bakal mengakomodasi program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pasalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) akan diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menjadi salah satu dari 9 layanan prioritas ketika INA Digital mulai beroperasi pada September 2024.

"Itu (makan siang gratis) tentu akan terbantu dari ini. Ini (INA Digital) sebetulnya mengurai banyak masalah digital," kata Anas seusai acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Ia menyampaikan, identitas digital ini akan membuat segala bentuk bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, mulai dari bantuan beras, bantuan pupuk, hingga program keluarga harapan (PKH).

Anas mengeklaim, sistem tersebut bakal menghindari tumpah tindih penerima bantuan karena kesalahan data.

"Jadi kalau digital ID-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih," ucap Anas.

Mantan bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah belajar banyak dari China dan India mengenai pemanfaatan layanan berbasis elektronik untuk mencapai target pembangunan.

Ia mencontohkan, di India, target pembangunan selama 47 tahun mampu diselesaikan selama 7 tahun karena mengadopsi identitas kependudukan digital yang disandingkan dengan pembayaran digital.

Baca juga: Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan Presidential Club...

"Itulah sebenarnya pelajaran dari China sama India. Nah China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital ID sama digital payment-nya jadi satu. Jadi tidak ada tumpang tindih lagi bantuan," kata Anas.

Adapun saat ini layanan INA Digital sedang dalam tahap uji coba setelah menginteroperabiliraskan seluruh sistem aplikasi yang dibangun kementerian/lembaga (K/L) masing-masing dan akan mulai beroperasi pada September 2024.

Menurut rencana, terdapat 9 layanan prioritas yang akan beroperasi lebih dulu pada September 2024 mendatang, yaitu pelayanan digital administrasi kependudukan, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian.

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Anas pun menegaskan bahwa INA Digital bukan aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan keterpaduan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar seluruh K/L tidak lagi mengembangkan aplikasi baru.

Ia menyebutkan, saat ini K/L harus menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah banyak dibuat agar masuk dalam satu SuperApps tesebut.

"Jadi pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," tutur dia.