Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menyelesaikan dugaan persoalan yang ada di dua institusi penegakan hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian.

Hal itu menanggapi adanya isu penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

“Karena ini melibatkan dua institusi negara, Presiden sebagai kepala negara yang harus turun tangan,” kata Bambang kepada Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Menurut dia, masalah pada dua institusi ini tidak hanya terkait dengan isu penguntitan tersebut. Melainkan juga, pada aturan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Baca juga: Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

"Kalau melihat friksi-friksi yang terjadi harusnya dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya pada level kepemimpinan tetapi juga sistem, berupa peraturan-peraturannya,” ujar Bambang.

"Ke depan tentunya harus diatur lebih detail lagi dalam Undang-Undang soal penjagaan keamanan pejabat negara maupun teritorial fisik institusi negara. Seperti yang terjadi kemarin kan jadi masalah, Kejaksaan dijaga TNI, bukan tupoksinya. Dijaga polisi, bisa diintimidasi sendiri. Jadi repot semua,” katanya melanjutkan.

Bambang lantas menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi aparat penegak hukum yang dipakai di luar untuk kepentingan negara. Termasuk, kepentingan penguasa sekalipun.

Aturan itu, menurut dia, harus tegas diatur dan dipatuhi oleh semua aparat penegak hukum di negeri ini. Sehingga, tidak ada lagi seolah saling serang antar penegak hukum.

"Ketika aparat negara sudah menjadi hamba kepentingan di luar negara, baik berupa penguasa maupun pengusaha babak konflik itu dimulai dan siap untuk sewaktu-waktu diadu,” ujarnya.

Baca juga: Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Namun, terkait pergantian kepemimpinan lembaga, Bambang menyebut bahwa itu adalah hak prerogatif dari presiden. Oleh karena itu, yang saat ini bisa dilakukan mengevaluasi secara menyeluruh terkait aturan.

"Ini prerogatif presiden. Selama presiden nyaman dengan pimpinan lembaga itu, meski publik menghendaki perubahan ya tetap tak akan didengarkan,” katanya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88 di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024.

Kemudian, disebutkan bahwa anggota Densus 88 yang membuntuti Febrie berjumlah dua orang.

Aksi anggota Densus 88 tersebut lantas diketahui oleh Polisi Militer (PM) yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

Baca juga: Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengaku, dirinya belum mendapat informasi terkait isu penguntutitan terhadap Jampidsus Febrie Ardiansyah tersebut.

"Sampai saat ini, saya belum tahu informasinya,” kata Ketut dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu (26/5/2024).

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan terkait pengawalan yang dilakukan oleh militer di Kejagung. Menurut dia, aparat TNI memang bagian dari pengawalan di Kejagung.

“Kalau pengawalan dan penjagaan di Kejagung sebagian memang dari TNI karena bagian organik dari Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) Kejagung,” ujar Ketut.

Namun, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari Kejagung terkait kebenaran dari peristiwa penguntutitan tersebut.

Baca juga: Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah