Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Kompas.com - 25/05/2024, 15:09 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan mendapat dua jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

"Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja.

"Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia. 

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri.

Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia. 

Berbeda dengan kursi menteri titipan yang mungkin telah disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Nasdem: Apa Benar Partai yang Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri? Rasanya Lebih...

Ujang menilai, Jokowi kemungkinan juga akan menitipkan dua menteri karena terlalu banyak akan mengganggu hubungan antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi proporsional ya nitip misalnya dua, kalau sampai 4-6 ya enggak bagus juga. Jadi saya melihat dalam konteks akomodasi titipan Jokowi, tengah-tengah saja, terlalu banyak ya nggak bagus dengan hubungan Jokowi. Tengah-tengah saja sesuai kebutuhan Prabowo," ujar dia. 

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Baca juga: Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Nasdem tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com