Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Kompas.com - 18/05/2024, 22:09 WIB
Tria Sutrisna,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia Benyamin Kusumoputro berpandangan, Indonesia harus bisa mengembangkan sendiri drone militer berbasis artificial intelligence (AI) untuk mencegah kebocoran data.

“Kalau kita beli barang dari luar negeri, itu ada kemungkinan data kita itu akan bisa mengalir keluar,” ujar Benyamin dalam acara BRIGADE Podcast Kompas.com, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Menurut Benyamin, setiap sistem yang berbasis teknologi AI memerlukan data-data untuk bisa berjalan atau beroperasi secara maksimal.

Misalnya, mobil yang telah disematkan sistem kendali otonom dari pabrikan negara asalnya. Jika mobil itu diimpor Indonesia, maka sistem otonom itu akan mempelajari kebiasaan masyarakat Indonesia dan mengirimkannya ke basis data yang ada di negara asalnya.

Persoalan muncul, menurutnya, adaptasi sistem otonom itu dilakukan oleh alutsista militer seperti drone.

“Kalau untuk mobil otonom atau apapun itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau untuk militer kan lain lagi, jadi itu masalahnya,” kata Benyamin.

“Professor Drone” UI itu menambahkan, kebocoran informasi yang terjadi berpotensi membuat Indonesia kehilangan pertahanannya, ketika data-data tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Selama orang itu tidak mengatakan dan tidak menggunakan ya berarti kita merasa bahwa kita masih punya kemampuan untuk mempertahankan negara,” ungkap Benyamin.

Baca juga: 15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, Prof Drone UI Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

“Tapi kalau dia membuka data kita, ketika berkepentingan terhadap kita, maka sebenarnya kita ya tidak punya pertahanan sama sekali. Itu ekstrim,” pungkas Benyamin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI Polri melek dan berani memanfaatkan teknologi.

Jokowi mengatakan ini dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, teknologi pesawat tempur hingga tank diperlukan.

Baca juga: Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan Hardware

Selain itu, ia juga menyorot soal penggunaan drone. Sebab, teknologi drone kini sudah canggih dan akurat hingga bisa mendeteksi orang.

"Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," ujar dia.

Kepala Negara pun mencontohkan implementasi drone.

Menurut dia, pernah ada seorang Mayor Jenderal (Mayjen) Qasem Soleimani yang merupakan Komandan tentara Pasukan Quds di Iran, tertembak drone yang dikendalikan dari jarak jauh.

Jokowi mengingatkan jajaran TNI Polri mengamati dan mengikuti perkembangan teknologi.

"Saat itu Mayjen Soleimani komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, tertembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak," ucap Jokowi.

Baca juga: Indonesia Harus Kembangkan Drone AI Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

"Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak tapi dronenya konon dikendalikan dari Qatar, Markas Amerika Serikat di Qatar," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com