Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Sandra Dewi rampung diperiksa terkait dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 18.30 WIB, Sandra tampak keluar Gedung Kartika Kejagung, bersama sejumlah kuasa hukumnya.

Sandra tampak kerap menundukan kepala sembari berjalan memasuki mobilnya yang terpakir di sekitar Gedung Kartika.

Sembari berjalan menuju mobil, Sandra hanya sesekali tersenyum ke awak media.

Namun, Sandra lebih banyak menunduk sembari melipat tangan di bawah dagunya seolah sedang berdoa.

Baca juga: Beda Penampilan Sandra Dewi Saat Diperiksa Kali Pertama dan Sekarang

Sebagai informasi, Sandra diperiksa selama sekitar 10 jam sejak pagi hari tadi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan istri dari tersangka Harvey Moeis ini terkait dengan aset yang dimilikinya.

"Benar terkait dengan kewajaran aset yang dimiliki," kata Ketut saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2024).

Adapun ini kali kedua Sandra diperiksa. Sebelumnya, ia diperiksa sebagai saksi pada Kamis (27/3/2024).

Sebagaimana diketahui, Harvey sendiri telah menjadi tersangka sejak Rabu (27/3/2024) lalu.

Baca juga: Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Kejagung telah menyita tujuh mobil mewah dari kediaman Harvey, jam tangan, dan sejumlah bukti elektronik lain.

Peran Harvey

Harvey Moeis berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar atau ilegal bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT).

"Sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara HM (Harvey Moeis) ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RZ dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," kata Kuntadi pada Rabu (27/3/2024) malam.

Keduanya sempat beberapa kali bertemu membahas soal ini. Kemudian mereka menyepakati agar kegiatan di pertambangan liar tersebut ditutupi dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Baca juga: Penampilan Sandra Dewi Saat Diperiksa untuk Kedua Kalinya di Kejagung

Harvey pun menghungi sejumlah perusahaan smelter untuk mengakomodir itu.

"Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," kata dia.

Setelah penambangan liar berjalan, Harvey pun meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan untuk diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Coorporate Social Responsibility (CSR).

Adapun proses penyerahan keuntungan berkedok dana CSR ini turut melibatkan Helena Lim selaku Manager PT QSE.

"(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN," ujar dia.

Baca juga: Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun. Sementara kerugian keuangan negaranya masih dihitung.