Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut calon pimpinan lembaganya yang berasal dari Polri dan Kejaksaan Agung sebaiknya sudah pensiun.

Pernyataan tersebut Alex sampaikan ketika dimintai pandangan terkait masukan agar pimpinan KPK berikutnya tidak ada yang berasal dari polisi dan kejaksaan.

Meski demikian, Alex mengatakan pandangan ini merupakan pemikiran pribadinya.

“Kalau misalnya dari polisi ya kita sih berharap sudah pensiun, sudah selesai, sudah tidak ada keinginan untuk kembali ke sana, sudah selesai. Kalau dari jaksa ya sudah selesai, enggak ada keinginan untuk kembali ke sana dan lain sebagainya,” ujar Alex dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alex mengaku tidak yakin apakah dirinya sebenarnya pantas dan layak menjadi pimpinan KPK.

Namun, berdasarkan pengamatannya menjadi Wakil Ketua KPK selama 8 tahun terakhir, sebaiknya pimpinan KPK tidak memiliki afiliasi atau jejaring dengan pejabat negara dan pengurus partai politik.

Mereka juga harus tidak lagi berhubungan atau terikat dengan instansi asal.

“Semakin dia tidak memiliki afiliasi dengan instansi tempat asal atau punya hubungan dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain ya itu buat saya itu lebih bagus,” ujar Alex.

Alex menuturkan, jejaring atau afiliasi dengan pejabat, petinggi partai politik, hingga instansi asal bisa membuat pimpinan KPK tersebut merasa sungkan ketika menangani suatu perkara.

Sebab, tidak jarang kasus-kasus di KPK bersinggungan dengan pelaku dari partai politik, instansi pemerintah, maupun pejabat tertentu.

Baca juga: Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

“Meskipun, meskipun sebetulnya, saya selalu sampaikan penangan perkara di KPK itu secara sistem, secara standar itu di tataran pimpinan, itu nyaris tertutup pintu untuk melakukan intervensi,” tutur Alex.

Sebelumnya, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa pimpinan KPK tidak harus berasal dari Kejaksaan Agung dan Polri.

Menurut Zainal, ada kekhawatiran sosok pimpinan KPK dari dua lembaga itu membawa kepentingan.

“Apakah untuk pemberantasan korupsi atau kepentingan Jaksa Agung atau kepentingan Kapolri misalnya,” kata Zainal dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (12/5/2024).

Dalam forum yang sama, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyarankan pimpinan KPK tidak harus berasal dari polisi dan kejaksaan.

Baca juga: Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Agus menceritakan dirinya pernah kesulitan ketika baru memimpin KPK pada 2015-2019 karena banyaknya orang di KPK yang berafiliasi dengan pihak eksternal.

“Penyidik itu nanti ada yang tunduknya kepada Kapolri, ada yang tujuannya kepada Kejaksaan. Bukan hanya Kapolri loh, Wakapolri, terus kemudian ada yang dari BIN (Badan Intelijen Negara),” kata Agus.

Sebagai informasi, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember 2024 mendatang.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut, pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 akan diumumkan Mei 2024.

Menurut Ari, pembentukan Pansel saat ini masih berproses. Komposisi Pansel akan terdiri dari 5 perwakilan pemerintah dan 4 perwakilan masyarakat sipil.

"Pembentukan pansel capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Sejumlah pihak kemudian menyampaikan masukan agar Pansel tersebut terbebas dari konflik kepentingan hingga menyarankan tidak ada perwakilan Polri atau Kejaksaan dalam formasi pimpinan KPK.