Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Kompas.com - 07/05/2024, 19:46 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di Sidoarjo, Jawa Timur tidak sempurna karena tidak semua pejabat yang terlibat berhasil diciduk.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, ketidaksempurnaan OTT itu menjadi penyebab penanganan kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menjadi lambat.

Adapun KPK menggelar OTT kasus di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo pada 25-26 Januari lalu.

Namun, KPK baru menahan Gus Muhdlor hari ini, Selasa (7/5/2024).

“Kenapa ini kan OTT kok lambat? perlu kami jelaskan bahwa, tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya oleh beliau (Wakil Ketua KPK) bahwa OTT ini tidak sempurna OTT ini,” kata Asep dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Asep mengatakan, dalam operasi senyap itu KPK hanya berhasil mengamankan satu pejabat yakni Siska Wati yang duduk sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo.

Sementara, pihak lain yang turut diamankan, seperti beberapa orang dekat Gus Muhdlor tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Tidak sempurna itu tidak seluruh pejabat yang kita akan OTT itu berhasil ditangkap,” tutur Asep.

Karena kondisi tersebut, KPK akhirnya menerapkan strategi penyidikan yang berlangsung dari luar menuju ke dalam para pelaku utama.

Asep mengumpamakan penyidikan itu seperti orang yang memakan bubur dari pinggir.

“Jadi kita mengumpulkan dari luar dulu baru sampai dalam,” kata Asep.

Baca juga: Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye Tahanan KPK Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Menurutnya, akan menjadi berbeda jika dalam OTT KPK berhasil menangkap para pelaku utama. Proses penyidikannya akan berlangsung lebih cepat.

Sebab, KPK sudah mengetahui dan mendapatkan semua pelaku dalam suatu kasus rasuah.

“Jadi mohon rekan-rekan pahami bahwa ada proses-proses yang harus kami jalani,” tutur Asep.

“Tapi Alhamdulillah dengan bantuan dari rekan-rekan informasi dari rekan-rekan informasi dari masyarakat ini bisa kita selesaikan,” lanjut Asep.

Baca juga: Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Sebelumnya, KPK akhirnya menahan Gus Muhdlor setelah kasus di Sidoarjo itu dinilai berlarut-larut. Padahal kasus tersebut diungkap melalui OTT.

Saat itu, Gus Muhdlor menjadi salah satu orang yang dibidik KPK. Namun, mantan politikus PKB itu lolos.

Dalam perjalanannya, di internal KPK bahkan sempat terjadi perbedaan pendapat dan terdapat pihak yang mengusulkan kasus itu dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain .

Namun, KPK akhirnya menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka. Ia diduga menikmati uang potongan insentif yang menjadi hak para aparatur sipil negara (ASN) di BPPD Sidoarjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com