Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor akhirnya mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua tangan Gus Muhdlor tampak diborgol penyidik saat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK pukul 16.26 WIB.

Mantan politikus PKB itu hanya terdiam dan menunduk ketika dibawa petugas KPK menuju ruang konferensi pers.

Gus Muhdlor akhirnya ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam di lantai 2 Gedung Merah Putih.

Baca juga: Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Sebelum ditahan, Bupati itu sudah dua kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

Namun, pada jadwal pemeriksaan pertama 19 April 2024 ia absen dengan alasan sakit. Surat keterangan dari dokter dinilai mencurigakan karena menyebutkan ia perlu dirawat sampai sembuh.

KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan pada 3 Mei 2024. Namun, Gus Muhdlor absen.

Meski pengacaranya mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran namun tidak disertai alasan yang jelas.

KPK menyatakan tidak bisa menerima surat tersebut. Pimpinan lembaga antirasuah bahkan menyatakan bisa menjemput paksa maupun menangkap Gus Muhdlor.

Baca juga: KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Gus Muhdlor akhirnya memenuhi panggilan KPK pada pemeriksaan yang ketiga. Penampilannya yaang mengenakan topi dan masker hitam tampak tertutup sehingga sulit dikenali awak media.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Gus Mudhlor ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25-26 Januari lalu. Belasan orang ditangkap, termasuk saudara ipar Gus Muhdlor. Namun, bupati itu lolos.

KPK kemudian menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Bendahara sekaligus Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati dalam waktu yang berbeda.

Beberapa waktu kemudian, KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka. Muhdlor diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.