Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Kompas.com - 06/05/2024, 19:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembayaran nirsentuh di jalan bebas hambatan atau jalan tol menjadi salah satu yang dievaluasi dalam rapat terbatas arus mudik dan balik Lebaran 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dalam evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa pembayaran gerbang tol perlu menerapkan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau nirsentuh.

Metode ini dinilai mampu melancarkan kepadatan kendaraan saat arus mudik dan balik.

Adapun rapat terbatas ini diselenggarakan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Baca juga: Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

"Kedua, adalah manajemen gate. Kita tidak boleh lagi menggunakan tapping," kata Budi usai rapat terbatas, Senin.

Budi menyampaikan, antrean mengular saat mudik kerap terjadi di jalan tol, tak terkecuali ruas KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Tol Kalikangkung.

Antrean ini memanjang di gerbang tol meski sudah diberlakukan sistem satu arah (one way).

"Dengan sistem OBU (on board unit) kendaraan langsung lewat dan langsung tercatat berapa yang mereka bayar. Ini membuat kelancaran di KM 70 dan KM 414 itu terjadi dengan baik," beber dia.

Selain penerapan MLFF, pemerintah juga berencana memperbanyak jumlah area istirahat (rest area) di sekitar jalan tol untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.


Baca juga: Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Sebab diketahui, rest area juga berfungsi menunda perjalanan kendaraan agar tidak menumpuk di satu titik.

Oleh karenanya pada tahap awal, pihaknya akan membebaskan tanah-tanah di sekitar jalan tol, untuk dibangun rest area pada masa mendatang.

Arahan ini juga diinstruksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Jadi katakanlah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing 5 hektare. Sekarang untuk rest area saja, nanti suatu waktu ini menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," jelas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com